Alokasi Pupuk Subsidi Berkurang, Distan Nagekeo Edukasi Petani Gunakan Pupuk Organik

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Tommy Mbenu Nulangi

TRIBUNFLORES.COM, MBAY-Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo di Pulau Flores, Oliva Mogi mengatakan, jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang dialokasikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh para petani berdasarkan data e-RDKK.

Pasalnya Kabupaten Nagekeo hanya mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 4.009 ton pada tahun 2022 ini.

Padahal, berdasarkan data usulan e-RDKK tahun 2022 dari para petani di Kabupaten Nagekeo meliputi pupuk urea 3.583.884 kg, SP-36 5.479 kg, NPK 6.258.877 kg, organik granular 1.269.401 kg dan organik cair 669 kg.

Dijelaskan Olivia, tidak sebandingnya antara alokasi pupuk dari pemerintah dan usulan pupuk bersubsidi dari petani, disebabkan karena pertimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas untuk memberi subsidi pupuk.

Baca juga: Pemda Nagekeo dapat Alokasi 4.009 Ton Pupuk Bersubsidi, Tersedia di Tujuh Kios

Sehingga, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Nagekeo juga secara perlahan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia dengan mengedukasi petani untuk menambah kebutuhan nutrisi tanaman dengan pupuk organik.

"Karena tugas dinas hanya memastikan usulan pupuk subsidi dari petani melalui e-RDKK dibantu oleh para PPL yang ditunjuk untuk mengupload ke dalam aplikasi, PPL sebagai user name/admind e-RDKK," ungkapnya.

Selain mengedukasi petani menggunakan pupuk organik, ungkap Olivia, tidak menutup kemungkinan Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo mengajukan tambahan pupuk bersubsidi apabila terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi.

"Tapi itu bisa dilakukan jika penyerapan kuota pupuk bersubsidi di Kabupaten lain masih rendah sehingga bisa diusulkan realokasi antar kabupaten maupun realokasi antar KPL dalam kabupaten," ungkapnya.

Baca juga: Satu Pasien DBD di Nagekeo Meninggal Dunia, Masyarakat Diminta Patuhi 4 MPlus

Olivia menambahkan, terkait kekurangan alokasi pupuk subsidi, Dinas Pertanian sudah melakukan koordinasi dengan Pupuk Indonesia sebagai holding company supaya menyediakan pupuk non subsidi di kios pupuk lengkap/KPL.

Sementara itu, untuk mempermudah petani yang ingin mendapatkan pupuk non subsidi, Dinas Pertanian memfasilitasi para petani melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diperoleh di lembaga keuangan.

"Karena selisih harga eceran tertinggi antara subsidi dan non subsidi cukup jauh, sehingga KUR Usaha Tani (UT) yang kami sudah sosialisasi melalui BRI," jelasnya.

Berita Nagekeo lainnya