Berita Manggarai Barat

BULD DPD RI Kunker di Labuan Bajo, Ini Respon Bupati Manggarai Barat

Ia menjelaskan kegiatan berupa pertemuan dengan Bupati, DPRD, akademisi dan tokoh masyarakat.

Editor: Gordy Donovan
TRIBUN FLORES.COM/GECIO VIANA
KUNKER - Suasana konsultasi pusat-daerah Badan Urusan Legislasi Daerah (BLUD) DPD RI dengan tema Tantangan dan Peluang Mengawal Produk Legislasi yang Aspiratif di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat (Mabar), Kamis 3 Februari 2022. 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Gecio Viana

TRIBUNFLORES.COM, LABUAN BAJO - Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), melakukan kunjungan kerja (kunker) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Kamis 3 Februari 2022.

Kunker yang dilakukan di Kantor Bupati Mabar itu dalam rangka untuk melakukan penelaahan, analisis, dan pengkajian terhadap temuan hasil pemantauan Rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda).

"Ini kegiatan Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah, dilaksanakan guna memperoleh pandangan dan masukan dari berbagai stakeholders daerah atas pengaturan kewenangan pusat-daerah dan pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di Provinsi NTT, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat," kata anggota DPD RI asal Provinsi NTT, Abraham Liyanto usai kegiatan.

Ia menjelaskan kegiatan berupa pertemuan dengan Bupati, DPRD, akademisi dan tokoh masyarakat.

Baca juga: Imigrasi Maumere Uji Coba Aplikasi M-Paspor

 

Hasil temuan di lapangan akan diolah dan dianalisis oleh BULD dengan target bisa membawa solusi bagi pembentukan produk legislasi daerah yang aspiratif dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada.

"BULD dapat memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan dan masalah hukum khususnya terkait ranperda dan perda," ungkap Abraham.

Menurutnya, tugas BULD DPD RI memantau pembuatan Ranperda dan Perda berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 249 ayat (1) huruf j UU tersebut menyatakan DPD RI dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Baca juga: Polisi di Mabar Tak Pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Propam : Kita Harus Profesional

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved