Aksi Tak Senonoh di Matim

Balita Disabilitas di Matim Diperlakukan Tidak Senonoh, Komnas Disabilitas Minta Tindak Tegas Pelaku

Komisioner Disabilitas menanggapi kasus pemerkosaan menimpa balita disabilitas tunawicara di Kecamatan Rana Mese, Manggarai Timur, Pulau Flores.

Editor: Egy Moa
ILUSTRASI
Ilustrasi perbuatan tidak senonoh menimpa korban 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Robert Ropo

TRIBUNFLORES.COM, JAKARTA-Komisioner Nasional Disabilitas (KND) menanggapi kasus pemerkosaan menimpa balita disabilitas tunawicara di Kecamatan Rana Mese, Manggarai Timur, Pulau Flores.

Anggota Komisi Nasional Disabilitas, Jonna Damanik meminta kepolisian menindak tegas dan proses hukum, P pelaku menggunakan UU perlindungan anak. Ia juga meminta kepada semua pihak memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas.

"UU No.8 Tahun 2016 pasal 5 ayat 3, menegaskan anak penyandang disabilitas memiliki hak perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan seksual," kata Jonna melalui rilis yang diterima TRIBUNFLORES.COM, Minggu 6 Frebuari 2022.

KND, kata Jonnna, mengajak lembaga-lembaga hak asasi manusia dan lembaga terkait (Kepolisian, Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Kompolnas, LPSK) secara serius mengawal tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap anak, agar tidak terulang lagi.

Baca juga: BREAKING NEWS : Pria di Manggarai Timur Diduga Lakukan Aksi Tak Senonoh Terhadap Bocah Disabilitas

"KND sebagai lembaga yang mendapat mandapat dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas akan mengawal proses hukum dan pemulihan korban agar masa depan anak terus diperhatikan,"ujarnya.

Kikin Tarigan yang juga anggota KND memandang bahwa kasus ini sering terjadi bahkan berulang-ulang. Hal ini menandakan kelompok rentan seperti anak dan disabilitas masih sering mengalami kekerasan seksual.

"Untuk itu, KND mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak takut menyampaikan atau melaporkan kasus-kasus yang menimpa kelompok rentan seperti anak dan disabilitas,"ungkapnya.

Secara khusus, UU No.8 tahun 2016 Pasal 125 menegaskan, pemerintah daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Baca juga: Bocah Disabilitas di Matim Jadi Korban Aksi Tak Senonoh, Ini Respon Bupati Manggarai Timur

"Untuk memastikan hal tersebut, KND meminta kasus seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dengan pembentukan regulasi perlindungan disabilitas di level daerah,"ujarnya.

Menurutnya, isu-isu terkait disabilitas masih luput dari urgensi perhatian pemerintah daerah. Ia kemudian meminta Pemda agar serius memperhatikan regulasi tersebut.

"Maka kami juga meminta pemda secara serius memperhatikan perintah UU tersebut,"tutupnya.

Berita Manggarai Timur lainnya

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved