Pembangunan Waduk Lambo

Persekutuan Adat Kawa Setuju Pembangunan Waduk Lambo, Tapi Harus Penuhi Syarat Ini

Syarat yang ditetapkan oleh masyarakat adat Suku Kawa antara lain meminta BPN Nagekeo segera melakukan pengukuran ulang.

Editor: Gordy Donovan
TRIBUNFLORES.COM/PATRIANUS MEO DJAWA
MUSYAWARAH - Suasana musyawarah adat di Balai Desa Labolewa untuk mengantisipasi potensi konfik sosial antar warga akibat hadirnya Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Waduk Mbay/Lambo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Jumat, 18 Februari 2022. 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Patrianus Meo Djawa

TRIBUNFLORES.COM, MBAY - Kepala Desa Labolewa, Marselinus Ladho menggelar pertemuan di Balai Desa, Jumat 18 Februari 2022 dengan melibatkan seluruh tokoh masyarakat.

Ferdinandus Dosa, perwakilan masyarakat adat Suku Kawa mengatakan, keputusan kepala desa Labolewa mengakomodir seluruh tuntutan masyarakat adalah yang paling ditunggu.

"Hari ini ada nilai-nilai positif bagi kami masyarakat desa Labolewa. Yang mana, keluarga besar Labolewa sudah dari hati ke hati untuk bersama-sama memikirkan tentang kepentingan masyarakat Labolewa khususnya dan Nagekeo umunya," ungkap Ferdinandus kepada TRIBUNFLORES.COM, didepan Balai Desa Labolewa, Jumat 18 Februari 2022.

Baca juga: Puluhan Warga Rahong Utara Manggarai Terkonfirmasi Covid 19, Isolasi Terpusat di Golo Dukal

Menurut Ferdinandus, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nagekeo menjadi faktor utama penghambat proses pembangunan waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

Untuk itu masyarkat adat Suku Kawa bersepakat memberikan dua syarat kepada Pemerintah agar waduk Lambo segera dibangun.

Syarat yang ditetapkan oleh masyarakat adat Suku Kawa antara lain meminta BPN Nagekeo segera melakukan pengukuran ulang.

Kedua, sebelum dilakukan pengukuran ulang, seluruh aktivitas pekerjaan pada proyek pembangunan waduk Lambo dihentikan.

"Jika BPN tidak mengindahkan tuntutan kami, maka kami akan proses secara hukum," kata Ferdinandus.

Baca juga: Imigrasi Labuan Bajo Amankan WNA di Ngada, Diduga Tak Miliki Dokumen

Sementara, Servatius Paga, perwakilan masyarakat adat Suku Ebudai mengatakan, Suku Ebudai menetapkan syarat kepada pemerintah untuk memperhatikan kuburan leluhur dan tempat ritual adat.

"Untuk kuburan leluhur, pemerintah diminta menyiapkan anggaran untuk biaya pemindahan. Sementara untuk tempat ritual adat, dapat dibuatkan tanggul sehingga tidak ikut tenggelam," ucapnya.

Mantan Kepala Sekolah SDK Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ini berharap, BPN harus transparan dan secara rinci mendata luas tanah dan tanaman masyarakat. (Cr3).

Berita Pembangunan Waduk Lambo Lainnya

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved