Berita NTT
Peringati Hari Kartini, Demokrat NTT Adakan Seminar Perempuan dan Politik
Pemantik diskusi sekaligus moderator adalah Kepala BPPM-DA DPD Partai Demokrat NTT dr. M.C. Stevi Harman, BmedSc (Hons).
TRIBUNFLORES.COM, KUPANG - Memperingati hari Kartini, Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPPM-DA) DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur, menghelat literasi politik bagi perempuan di NTT melalui seminar perempuan dan politik secara Daring.
Diskusi perempuan dan politik ini digelar BPPM-DA DPD Partai Demokrat NTT, Jumat 22 April 2022 pukul 14.00 Wita dan dihadiri lebih dari seratus orang peserta dari berbagai kalangan.
Narasumber yang dihadirkan dalam diskusi kali ini adalah Deputi BAPILLU DPP Partai Demokrat Dr. Dra Andi Nurpati, M.PD, Anggota DPR RI Komisi X dari Partai Demokrat Anita Jacoba Gah, S.E, Ketua STFK Ledalero Rm. Dr. Otto Gusti Madung, SVD, dan Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana yang juga merupakan pengamat sosial dan politik Dra. Hj. Balkis Soraya Tanof, M.Hum.
Baca juga: Hasil Survey Terbaru, Elektabilitas Puan Maharani Meningkat, Ini Kata Pengamat
Pemantik diskusi sekaligus moderator adalah Kepala BPPM-DA DPD Partai Demokrat NTT dr. M.C. Stevi Harman, BmedSc (Hons).
Dokter Stevi Harman dalam sapaan pembukanya usai diberikan kesempatan oleh sang MC andal BPPM-DA DPD Demokrat NTT Leonora M.M Guterres, S.Ikom, menjelaskan alasan dibuatnya diskusi tersebut oleh badan yang dinahkodainya.
“Diskusi perempuan dan politik dalam rangka peringatan hari Kartini dengan tema pentingnya literasi politik bagi perempuan NTT dipandang perlu dilakukan sebab, literasi politik bagi seluruh warga NTT menjadi urgent, apalagi di era digital ini. Warga negara adalah tulang punggung dari demokrasi Indonesia. Rakyat yang cerdas akan menghasilkan suatu negara demokrasi yang kokoh,"ujar Dokter Stevi dalam keterangan resmi yang diterima TRIBUNFLORES.COM Sabtu 23 April 2022.
"Sayangnya, banyak yang belum menyadari pentingnya literasi politik sehingga kurang memberi perhatian terhadap topik seperti ini. Kami dari Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPPM-DA) DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya untuk menyediakan platform diskusi dengan menghadirkan empat narasumber hebat yang sudah ahli dalam bidangnya masing - masing. Semoga semua peserta dapat menyimak dengan baik,” tambahnya.
Baca juga: Viral Video Mike Tyson Pukuli Pemuda dalam Pesawat
Pukul 14.20 WITA, diskusi literasi politik bagi perempuan NTT dibuka secara resmi oleh Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur Leonardus Lelo.
Leo Lelo yang mengikuti kegiatan ini dari Jakarta mengucapkan terima kasih kepada semua peserta diskusi.
“Terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti diskusi yang digelar oleh BPPM-DA Demokrat NTT. Pengetahuan politik bagi seluruh masyarakat terutama bagi perempuan mesti selalu digaungkan. Sebagai bentuk keberpihakan kepada perempuan di NTT, Partai Demokrat memberikan ruang dan kesempatan untuk seluruh perempuan NTT berkarya melalui jalur partai politik. Saat ini di kepengurusan DPD Demokrat NTT yang saya pimpin, banyak kaum perempuan yang dilibatkan. Kepada semua Kader Demokrat NTT dan seluruh perempuan saya ucapkan selamat hari Kartini bagi kalian,” ucap Lelo sambil membuka acara dengan resmi.
Deputi BAPILLU DPP Partai Demokrat Dr. Dra Andi Nurpati, M.PD, yang didapuk untuk memberikan materinya sebagai narasumber pertama, menjelaskan bahwa, Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayahdan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan.
Platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasiterhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia agarmemberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkanpenunjukan/pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan lokal dan nasional.
“Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, dan semua sektor pembangunan di seluruh negeri. Ini adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri, meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender,” terang dia.
Baca juga: Nakes di Sikka Diraba Pria Tak Dikenal, Warga Sempat Kejar Pelaku
Andi Nurpati menjelaskan juga tentang pengertian kesetaraan gender sebagai berikut.
Kesetaraan gender adalah konsep politik yang menekankan kesetaraan antar gender.
Sehingga kesetaraan gender ini juga dikenal sebagai kesetaraan seksual atau kesetaraan jenis kelamin yang mencerminkan dalam keadaan kemudahan akses yang sama ke sumber daya dan peluang tanpa memandang gender, termasuk partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, dan keadaan menghargai perilaku, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda secara setara, tanpa memandang gender.
Kesetaraan gender lebih dari sekadar keterwakilan yang setara, ia sangat terkait dengan hak-hak perempuan, dan seringkali membutuhkan perubahan kebijakan.
Hingga tahun 2017, gerakan global untuk kesetaraan gender belum memasukkan proposisi gender selain perempuan dan laki-laki, atau identitas gender di luar biner gender.
“Pemilu legislatif 9 April lalu, setidaknya dipenuhi oleh maraknya wacana keterwakilan politik perempuan dalam panggung politik elektoral Indonesia. Praktisi publik politik nasional terus menyimak gugatan intens kaum perempuan terhadap kontruksi budaya dan relasi sosial-politik pasca reformasi yang masih bias gender, dan terindikasi menyimpan potensi untuk tetap memarjinalisasi dan mendominasi perempuan. Gugatan kaum perempuan ini sejalan dengan kian menguatnya isu keadilan dan kesetaraan gender yang makin mendapat tempat dalam wacana politik masyarakat dan ruang-ruang kebijakan negara. Meski negara kini relatif akomodatif terhadap wacana dan tuntutan keterwakilan politik perempuan (seperti tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum),” paparnya.
Baca juga: Irjen Pol Jhoni Asadoma Bicara Moderasi Beragama di Unika Santu Paulus Ruteng
Menurut Nurpati, Indonesia masuk 10 besar kesetaraan gender di Asia. Contoh kesetaraan gender yang harus dimaksimalkan lagi adalah perempuan harus memperoleh kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya, tidak diperlakukan secara kasar/kekerasan (KDRT), mendapatkan ruang untuk berpolitik (UU Parpol dan UU Pemilu), kesempatan kerja dan karier, serta membina rumah tangga.
Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana yang juga merupakan pengamat sosial dan politik Dra. Hj. Balkis Soraya Tanof, M.Hum dalam pemaparannya menjelaskan tentang situasi politik di NTT
bagi kaum perempuan, tentang peluang dan tantangan.
Menurutnya berdasarkan data tentang keterpilihan perempuan di parlemen NTT dan asal NTT belum menunjukkan representasi kouta 30