Berita NTT

Marciana Jone Minta Pemda Ngada Serius Identifikasi Potensi Kekayaan Intelektual Komunal

Ini menjadi momentum penting dan strategis untuk mendapatkan informasi serta membangun kesadaran pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. 

Editor: Gordy Donovan
TRIBUNFLORES.COM / HO-KEMENKUMHAM NTT
BERI SAMBUTAN - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone dalam acara workshop di Kabupaten Ngada, Kamis 23 Juni 2022. 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Nofri Fuka

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT menggelar Workshop Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kabupaten Ngada, Kamis 23 Januari 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan pemahaman dan kemanfaatan dari kekayaan intelektual komunal kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada, Theodosius Yosefus Nono, yang dihadiri langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone didampingi Kadiv Yankumham, I Gusti Putu Milawati. 

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone, dalam sambutannya meminta pemerintah daerah Ngada mempercepat pengajuan tenun ikat sebagai identitas dan pendorong ekonomi daerah.

Baca juga: Resmi Jabat Kepala Kantor SAR Maumere, Wahyu Ingin Tingkatkan Pelayanan Respon Cepat

 

Marciana D. Jone meminta keseriusan dan kepedulian Pemda Ngada dalam mengiventarisir dan identifikasi potensi kekayaan intelektual komunal yang ada untuk diberikan pelindungan hukum agar tetap dilestarikan dan dipertahankan nilai karakteristiknya ke generasi yang akan datang. 

Sorotan utama Marciana adalah IG tenun ikat. Ia berharap dokumen deskripsi secepatnya dilengkapi. Hal ini untuk mencegah budaya warisan nenek moyang tersebut agar tidak punah.

"Rekomendasi kekurangan dokumen deskripsi yang dilampirkan oleh tim IG pusat, kami berharap Pemda Ngada segera menanggapinya secara serius dengan melengkapi dokumen yang diminta agar lebih lanjut disampaikan ke pihak Kemenkumham NTT dan diteruskan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, jika tidak permohonan tersebut akan ditarik kembali," ujar Marciana.

Ia melanjutkan, peran aktif kelompok MPIG tenun ikat yang telah dibentuk juga sangat dibutuhkan dalam menyusun perbaikan kembali dokumen deskripsi.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved