Berita NTT

Rakor Bersama Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Ombudsman NTT Dorong Kepatuhan Pelayanan Publik

Kegiatan rapat koordinasi tersebut antara lain menghadirkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.

Editor: Gordy Donovan
ISTIMEWA
Suasana Pertemuan di Biro Organisasi Setda NTT, Rabu 20 Juli 2022. 

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG - Tim Ombudsman NTT menghadiri undangan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT bertempat di ruang rapat biro, Rabu 20 Juli 2022.

Kegiatan rapat koordinasi tersebut antara lain menghadirkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.

Perihal tindak lanjut hasil survei Kepatuhan standar pelayanan tahun 2021 dan persiapan menghadapi survei kepatuhan standar pelayanan tahun 2022 dibicarakan dalam rapat koordinasi ini.

Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik sejak tahun 2015 melaksanakan kegiatan yang diberi nama “Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”.

Baca juga: Baru 12 Daerah Ikut Turnamen Sepak Takraw Poprov PSTI NTT  

 

 

Tujuan kegiatan ini adalah pertama; Teridentifikasinya tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga di daerah dalam memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kedua; Membantu pimpinan penyelenggara pelayanan publik untuk mengidentifikasi komponen standar pelayanan yang masih perlu dipenuhi oleh unit/satuan kerja pelayanan publiknya dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik ke depan.

Ketiga; Mendorong kepatuhan terhadap komponen standar pelayanan publik menjadi suatu gerakan yang melembaga yang dapat menggambarkan integritas pemimpin dan para pelaksana yang bertugas pada Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga di daerah sebagai upaya meminimalisir potensi terjadinya maladministrasi dan korupsi.

Tahun ini, survei kepatuhan akan kembali dilaksanakan, karena itu kami berharap semua penyelenggara layanan menunjukan kesiapannya untuk memenuhi seluruh komponen standar pelayanan dimaksud.

Terima kasih kepada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT atas terselenggaranya rapat koordinasi ini.

Perubahan belum tentu membawa perbaikan, tetapi dapat dipastikan bahwa untuk menjadi lebih baik, segala sesuatu harus berubah. Mari kita sama-sama berubah. Kita bisa.


Kunjungan Tim Balai Karantina Pertanian Kupang

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Darius Beda Daton menerima kunjungan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang, drh. Yulius Umbu Hunggar dan jajaran di ruang kerjanya, Kamis 21 Juli 2022.

Kunjungan tersebut membicarakan dua hal. Pertama; terkait pelaksanaan tugas Balai Karantina Kelas I Kupang dalam menjaga kelancaran perdagangan/pemasaran produk agribisnis hasil peternakan ke luar wilayah NTT.

Tugas berat saat ini adalah menjaga NTT agar tetap bebas dari Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) yang saat ini masuk ke seluruh provinsi dan sangat memukul ekonomi para peternak. Karena itu telah ditempuh kebijakan untuk melarang pengiriman ternak dari dan keluar NTT.

Bagi yang terlanjur membawa ternaknya hingga ke pelabuhan untuk diantarpulaukan akan dipulangkan petugas dan diminta untuk melakukan karantina terlebih dahulu selama 14 hari sebelum dikirim.

Hal yang cukup mengganjal saat ini adalah bahwa Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku melalui edaran Nomor: 4 tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Zonasi ternyata mengijinkan lalu lintas produk olahan dari dan ke pulau kabupaten/kota di NTT, Bali dan Sulsel untuk tujuan importasi dalam negeri maupun luar negeri.

Hal mana belajar dari penyakit ASF yang menyerang babi, produk olahan sangat berpotensi menyebarkan penyakit kuku dan mulut pada sapi.

"Kepada tim balai karantina, kami menyampaikan akan berkoordinasi ke Ombudsman pusat agar dikoordinasikan ke Badan Karantina Pertanian Pusat terkait surat edaran satgas ini agar NTT benar-benar terjaga dari PMK,"kata Darius.

Kedua; Ombudsman NTT akan diundang menjadi saksi dalam pencanangan Zona Integritas yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2022 di Kantor Balai Karantina Pertanian Tenau. Untuk itu kami menyatakan kesanggupan menjadi saksi dalam kegiatan tersebut.

"Terima kasih kepada Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang dan jajaran atas kunjungan ini. Tetap semangat dan menjadi instansi yang tangguh dan terpercaya dalam perlindungan kelestarian SDA Hayati hewan dan tumbuhan serta keamanan pangan di NTT. Semoga bermanfaat,"ujarnya.

Berita NTT lainnya

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved