Berita Ngada

Polres Ngada Menang Sidang Praperadilan Perkara Dugaan Korupsi Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe

Sidang praperadilan bertempat di kantor Pengadilan Negeri Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Selasa 2 Agustus 2022.

Editor: Gordy Donovan
TRIBUNFLORES.COM / HO-BINTARAN
BERI KETERANGAN - Kuasa Hukum dari Polres Ngada yakni Ipda Juliardi Sinambela, S.H, Aipda Wihelmus Wago, S.H, Bripka Violent Tameno, S.H, Brigpol Ferdi L. Mina Belo, S.H saat berada di PN Bajawa, Selasa 2 Agustus 2022. Polres Ngada Menang Sidang Praperadilan Perkara Dugaan Korupsi Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe. Polres Ngada sah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi peningkatan jalan Maronggela-Nampe di Kabupaten Ngada. 

TRIBUNFLORES.COM, BAJAWA - Sidang Praperadilan Kasus termohon Kapolres Ngada terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) peningkatan Jalan Maronggela-Nampe TA. 2017 pada Dinas PUPR Kabupaten Ngada yang saat ini disidik Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Ngada dimenangkan oleh Polres Ngada.

Sidang praperadilan bertempat di kantor Pengadilan Negeri Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Selasa 2 Agustus 2022.

Sidang praperadilan ini mamasuki hari ketujuh dimulai sekitar pukul 09.00 Wita dengan agenda pembacaan Putusan Hakim Tunggal Praperadilan.

Diketahui, Sidang Praperadilan Terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) peningkatan jalan Maronggela-Nampe TA. 2017 pada Dinas PUPR Kabupaten Ngada, yang saat ini disidik Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Ngada selaku Pemohon AIS yang diwakili Kuasa Hukumnya.

Baca juga: Tersangka Pendemo Kenaikan Tiket Taman Komodo, RTD Terancam Hukuman Maksimal 10 Tahun Penjara

 

Selaku termohon Kapolres Ngada yang diwakili Kuasa Hukumnya yakni Ipda Juliardi Sinambela, S.H, Aipda Wihelmus Wago, S.H, Bripka Violent Tameno, S.H, Brigpol Ferdi L. Mina Belo, S.H.

Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal I Kadek Apdila Wirawan, S.H., didampingi Panitera Pengganti Maria W. E. P. Kue, A.Md., dengan acara mendengarkan Putusan Hakim Tunggal Praperadilan.

Pada pukul 09.00 wita, Kuasa Hukum Termohon melapor ke loket Registrasi PN Bajawa dengan memberikan Surat Perintah Tugas, Surat Kuasa dan Identitas (KTA/KTP) Pemberi Kuasa dan para Penerima Kuasa.

Pembacaan Putusan dengan amar putusan "menolak seluruh permohonan Pemohon dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon", dengan demikian termohon telah sah dan sesuai ketentuan dalam melaksanakan proses penetapan tersangka terhadap Pemohon.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut, dalam hal ini Polres Ngada telah melaksanakan proses dan sudah memenuhi yg diamanatkan pada pasal 184 KUHAP, proses sudah sesuai dengan KUHAP UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Perkap No 6 tahun 2019 ttg penyidikan tindak pidana maupun peraturan lainnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mobil Pikap di Sikka Tabrak Deker, 9 Orang Dilarikan ke RSUD TC Hillers Maumere

Ketua Tim kuasa hukum Kapolres Ngada Ipda Juliardi Sinambela, S.H mengatakan Sidang Praperadilan Perkara Nomor 02/Pid.Pra/2022/PN. Bajawa, di Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II, hari ke-7 ini dengan agenda Putusan Hakim Tunggal Praperadilan dimenangkan oleh Polres Ngada.

"Praperadilan ini diajukan oleh saudara pemohon atas nama AIS, yang diwakili kuasa hukumnya, melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kepolisian Resor Ngada,"ujar Ipda Yuli sapaan akrabnya.

Ia menerangkan adapun pokok permohonan praperadilan yaitu menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan status tersangka yang dilakukan oleh termohon.

"Pemohon melakukan tindak pidana perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara, yaitu paket pekerjaan peningkatan jalan Maronggela-Nampe T.A 2017 pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Ngada yang berlokasi di Kec Riung Kabupaten Ngada, dengan nilai kerugian sekitar Rp. 1 M,"ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya menghargai upaya pemohon membantu mengawasi dan mengkoreksi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta memastikan bahwa tindakan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Kolaborasi MCS BPJS Kesehatan dan Gereja St. Yosef Freinademetz Ende Layani Kesehatan Lansia

"Sebagaimana kita ketahui bahwa adanya praperadilan yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan-tindakan hukum yg dilakukan baik oleh penyidik/penyidik pembantu maupun penuntut umum agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dgn ketentuan hukum,"ujarnya.

Ia menerangkan dengan putusan hakim yang memimpin sidang putusan hari ini hari ke 7 (tujuh) telah menetapkan bahwa tindakan penetapan status tersangka terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Ngada lainnya

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved