Berita NTT

Ombudsman NTT Dukung Pencanangan Zona Integritas Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang

Tugas Balai Karantina Kelas I Kupang adalah menjaga kelancaran perdagangan/pemasaran produk agribisnis hasil peternakan ke luar wilayah NTT.

Editor: Gordy Donovan
TRIBUNFLORES.COM / HO-OMBUDSMAN NTT
PENCANANGAN - Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton menghadiri undangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang, Kamis 4 Agustus 2022. kegiatan pencanangan zona integritas. 

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG - Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton menghadiri undangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang, Kamis 4 Agustus 2022.

Kehadiran Darius disana guna memberi dukungan pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bertempat di Hotel Kristal Kupang.

Hadir saat itu Inspektur Investigasi Badan Karantina Pusat, seluruh stakeholder terkait di NTT dan jajaran balai karantina kupang.

Tugas Balai Karantina Kelas I Kupang adalah menjaga kelancaran perdagangan/pemasaran produk agribisnis hasil peternakan ke luar wilayah NTT.

Baca juga: Pelajar dan Mahasiswa Lamahala Kupang Diharapkan Jadi Corong Pembangunan Desa

 

Tugas berat saat ini adalah menjaga NTT agar tetap bebas dari Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) yang saat ini masuk ke seluruh provinsi dan sangat memukul ekonomi para peternak.

Darius menyampaikan bahwa untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, perlu pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor: 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Terdapat 6 (enam) arena perubahan pelayanan publik yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Baca juga: Polemik Kenaikan Harga Tiket Masuk Taman Nasional Komodo, PHRI NTT Keluarkan Imbauan

Khusus pada area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik, terdapat lima komponen yang wajib diimplementasikan seluruh instansi pemerintah yaitu komponen Standar Pelayanan Publik, komponen Budaya Pelayanan Prima, komponen Pengelolaan Pengaduan, komponen Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan dan komponen Pemanfataan Teknologi Informasi.

"Perubahan belum tentu membawa perbaikan, tetapi dapat dipastikan bahwa untuk menjadi lebih baik, segala sesuatu harus berubah,"ujarnya.

"Mari kita sama-sama berubah. Tetap semangat dan teruslah melayani dengan lebih sungguh. Terima kasih kepada Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang dan jajaran atas komitmen kuat pembangunan zona integritas di wilayah kerjanya. Balai Karantina bisa,"sambung Darius.

Berita NTT lainnya

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved