Harga Tiket Masuk Taman Nasional Komodo

Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo Ditunda, Hans Rumat Sebut Kebijakan Baru Harus Matang

Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo Ditunda, Hans Rumat Sebut Kebijakan Baru Harus Matang. Pemprov resmi menunda kenaikan tiket masuk Pulau Komodo.

Editor: Gordy Donovan
TRIBUNFLORES.COM/HO-YOHANES RUMAT
KUNJUNG - Yohanes Rumat Anggota DPRD NTT saat mengunjungi Pulau Padar di Labuan Bajo beberapa waktu lalu. Hans Rumat mengapresiasi atas keputusan pemprov NTT terkait penundaan kenaikan harga tiket masuk taman nasional Komodo, Senin 8 Agustus 2022. 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Robert Ropo

TRIBUNFLORES.COM, BORONG - Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Zeth Sony Libing mengatakan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunda sementara pemberlakuan kenaikan tarif masuk Pulau Komodo sebesar Rp 3,7 juta.

Zeth Sony Libing mengatakan penundaan itu berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo serta Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

Terkait dengan hal ini Anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat, SE kepada TRIBUNFLORES.COM, Senin 8 Agustus 2022, menyampaikan terima kasih atas keputusan penundaan kenaikan tiket masuk Pulau Komodo.

"Dengan ditundanya kebijakan atau keputusan gubenur NTT terkait biaya masuk Pulau Komodo dan pulau Padar pada saat ini tentu kami selaku anggota DPRD Propinsi NTT menyampaikan terima kasih,"ujar Hans Rumat.

Baca juga: Jelang HUT ke-77 RI, Warga Desa Wisata Kojadoi Mulai Bangun Tempat Upacara Bendera di Tengah Laut

 

Menurut Hans Rumat, dengan demikian demi penetapan dan penentuan kebijakan terbaru nanti yang kononnya berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 akan menghasilkan keputusan/kebijakan yang dilandasi dengan persiapan yang matang dan menguntungkan para pihak, terutama persiapan infrastruktur yang bersentuhan dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Masih menurutnya, selain peraturan dan perundang-undangan tidak kalah pentingnya para pihak ketiga harus menyiapkan dirinya secara profisional terkait penentuan biaya-biaya yang dihitung baik besaran maupun nama-nama mata anggaran yang dikenakan pada wisatawan maupun membership yang tergabung dalam Perusahan Daerag Flobamor.

"Demikian juga pola dan system yang mereka bangun harus tercatat rasa adil, berimbang, dan asas manfaat untuk semua wisatawan maupun pelaku. Jangan menonjolkan atau ada kesan monopoli akibat pembatasan-pembatasan yang tidak masuk akal,"tambahNya.

Hans Rumat juga mengatakan, selaku DPRD NTT juga berharap agar PD Flobamor yang dibiayai atau diperkuat oleh Pemerintah Propinsi NTT harus beda cara kerjanya antara Travel Agent-Travel Agent yang sudah bekerja lama sejak dahulu kala.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved