Harga Tiket Masuk Taman Nasional Komodo

Kenaikan Tiket Masuk Pulau Komodo Ditunda, Ketua DPD KNPI Manggarai Barat Angkat Bicara

Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo Ditunda, Ketua DPD KNPI Manggarai Barat Angkat Bicara. Mereka menilai harga tiket masuk TN Komodo mahal.

Editor: Gordy Donovan
TRIBUNFLORES.COM/HO-SERGIUS TRY DEDDI
POSE BERSAMA - Foto bersama pengurus DPD KNPI Manggarai Barat di Kantor DPRD Manggarai Barat, Agustus 2022. Mereka menyambut baik kebijakan tersebut, namun pihaknya mengkritisi terkait tarif paket wisata yang dinilai sangat tinggi. 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunda penerapan tarif paket wisata ke Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp 3.75 juta per wisatawan per tahun.

Penundaan itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTT Zony Libing dalam jumpa pers di Kupang, Senin 8 Agustus 2022.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Manggarai Barat, Sergius Tri Deddy angkat bicara.

Sergius Tri Deddy menyambut baik kebijakan tersebut, namun pihaknya mengkritisi terkait tarif paket wisata yang dinilai sangat tinggi.

Baca juga: Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo Ditunda, Hans Rumat Sebut Kebijakan Baru Harus Matang

 

"Kami menyambut baik, tapi tidak serta merta menerima itu sebagai sesuatu hal yang menyenangkan kita sebagai masyarakat di Manggarai barat, point' penting dari sikap penolakan kita, bukan penundaan, tapi kenaikan tarif yang fantastik, yang bagi kami akan menyebabkan proses promosi pariwisata sangat sulit diterima oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara, hal itu sudah terlihat dan tergambar, banyak wisatawan yang membatalkan perjalanan mendengar kenaikan tiket tarif Pulau Komodo dan Padar ini," katanya.

Sergius Tri Deddy menilai, pemerintah membuat kebijakan dengan kajian yang belum komperhensif dan konstruktik, hal itu terbukti dari banyak tamu yang membatalkan dan komplain tentang harga paket wisata yang dirasa mahal ini.

Pemerintah, lanjut dia, wajibn melakukan riset. terutama soal aksesbilitas ekonomi wisatawan yang hadir, apakah didominasi oleh wisatawan high class atau wisatawan yang kelas menengah dan rendah kebawah.

Menurutnya, pemerintah harus bisa menunjukan data yang konstruktif, untuk menggambar kebijakan yang akan dikeluarkan memang benar-benar realistis sesuai dengan kondisi ekonomi wisatawan yang berkunjung di Manggarai barat.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved