Harga Tiket Masuk Taman Nasional Komodo

Penundaan Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo, Keuskupan Ruteng Sarankan Lonto Leok

Pemprov NTT hari ini menunda kenaikan tarif masuk Pulau Komodo. Keuskupan Ruteng mengapresiasi hal itu dan menyarankan untuk lonto leok.

Editor: Gordy Donovan
DOK.TRIBUNNEWS
KOMODO-Binatang purba Komodo di Taman Nasional Komodo,Kabupaten Manggarai Barat. Pemprov NTT menunda kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo. Keuskupan Ruteng mengapresiasi hal itu dan menyarankan untuk lonto leok 

Penundaan itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTT Zony Libing dalam jumpa pers di Kupang, Senin 8 Agustus 2022.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Manggarai Barat, Sergius Tri Deddy angkat bicara.

Sergius Tri Deddy menyambut baik kebijakan tersebut, namun pihaknya mengkritisi terkait tarif paket wisata yang dinilai sangat tinggi.

"Kami menyambut baik, tapi tidak serta merta menerima itu sebagai sesuatu hal yang menyenangkan kita sebagai masyarakat di Manggarai barat, point' penting dari sikap penolakan kita, bukan penundaan, tapi kenaikan tarif yang fantastik, yang bagi kami akan menyebabkan proses promosi pariwisata sangat sulit diterima oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara, hal itu sudah terlihat dan tergambar, banyak wisatawan yang membatalkan perjalanan mendengar kenaikan tiket tarif Pulau Komodo dan Padar ini," katanya.

Sergius Tri Deddy menilai, pemerintah membuat kebijakan dengan kajian yang belum komperhensif dan konstruktik, hal itu terbukti dari banyak tamu yang membatalkan dan komplain tentang harga paket wisata yang dirasa mahal ini.

Pemerintah, lanjut dia, wajibn melakukan riset. terutama soal aksesbilitas ekonomi wisatawan yang hadir, apakah didominasi oleh wisatawan high class atau wisatawan yang kelas menengah dan rendah kebawah.

Menurutnya, pemerintah harus bisa menunjukan data yang konstruktif, untuk menggambar kebijakan yang akan dikeluarkan memang benar-benar realistis sesuai dengan kondisi ekonomi wisatawan yang berkunjung di Manggarai barat.

"Jangan sampai pemerintah hanya mengejar target keutungan tampa mengetahui kondisi rill wistawan yang hadir. Yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan serta penurunaan tingkat promosi oleh karena harga tiket Mahal. Dan kita menolak pengelolan yang sifatnya monopoli, baik monopoli obyek wisata terutama Pulau Komodo dan Pulau Paadar maupun manajemen penjualan market wisata, terhadap pulau padar dan Pulau Komodo," jelasnya.

Sergius Tri Deddy menjelaskan, bila dalam sistem aplikasi yang ditetapkan oleh PT Flobamora sebagai BUMD Pemerintah Provinsi NTT, diharapkan tetap mengedepankan pengelolaan paket pariwisata akan obyek wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar hanya melalui aplikasi dengan konsep manajemen satu pintu.

"Hal itulah yang menjadi point penolakan kita sebagai masyarakat Manggarai Barat. Karena Pulau Komodo dan Pulau Padar itu adalah market promosi utama dan penjualan paket utama pariwisata oleh masyarakat serta pelaku industri pariwisata di Manggarai barat tidak terlepas obyek bahwa ada obyek wisata pendukung yang lain yang menyebar di seluruh Flores. Bila aksesbilitas pasar pariwisata hanya di kelola pihak-pihak tertentu dan membatasi atau mengurangi peran pihak lain maka dengan sendirinya akan membatasi masyarakat Manggarai Barat dan pelaku pariwisata yang ada untuk ikut terlibat dalam kiat usaha di industri pariwisata super premium ini," katanya.

"Konsep manajemen pengelolaan satu pintu itu pada obyek Pulau Komodo dan Pulau Padar, secara tidak langsung, meminggirkan peran masyarakat Manggarai barat dalam pembangunan di daerah ini. Peminggiran peran serta masyarakat dalam pembangunaan apapun itu, akan berdampak pada penurunan pendapatan perkapita, penurunan kesejahtraan masyarakat, daya beli masyarakat rendah dan keterbatasan aksesbilitas ekonomi masyarakat untuk cepat berkembang," jelasnya.

DPD KNPI Manggarai Barat, lanjut dia, mendorong pemerintah daerah untuk menjadi jembatan bagi setiap pelaku usaha, agar tidak ada konsep monopoli dalam mengembangkan pariwisata.

"Bila keinginan pemerintah untuk mendorong penerimaan negara dan daerah melalui industri pariwisata, silakan untuk menertibkankan usaha-usaha pelaku pariwisata yang tidak taat terhadap aturan negara dalam hal membayar pajak," katanya

Menurutnya, pemerintah juga wajib membuat regulasi khusus terhadap harga paket pariwisata yang dijual oleh pelaku pariwisata, agar setiap obyek pengembangan, promosi dan penjualan paket wisata itu terintegrasi dalam sistem dan peraturan pemerintah.

"Kami prinsipnya menolak prinsip monopoli usaha oleh setiap pelaku usaha apalagi hal itu difasilitasi pemerintah, pemerintah harusnya memastikan asas keadilan partisipasi setiap warga negara dan pelaku usaha dalam mengembangkan ekonominya untuk kemajuan negara," katanya.

Kebijakan Baru Harus Matang

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Zeth Sony Libing mengatakan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunda sementara pemberlakuan kenaikan tarif masuk Pulau Komodo sebesar Rp 3,7 juta.

Zeth Sony Libing mengatakan penundaan itu berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo serta Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

Terkait dengan hal ini Anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat, SE kepada TRIBUNFLORES.COM, Senin 8 Agustus 2022, menyampaikan terima kasih atas keputusan penundaan kenaikan tiket masuk Pulau Komodo.

"Dengan ditundanya kebijakan atau keputusan gubenur NTT terkait biaya masuk Pulau Komodo dan pulau Padar pada saat ini tentu kami selaku anggota DPRD Propinsi NTT menyampaikan terima kasih,"ujar Hans Rumat.

Menurut Hans Rumat, dengan demikian demi penetapan dan penentuan kebijakan terbaru nanti yang kononnya berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 akan menghasilkan keputusan/kebijakan yang dilandasi dengan persiapan yang matang dan menguntungkan para pihak, terutama persiapan infrastruktur yang bersentuhan dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Masih menurutnya, selain peraturan dan perundang-undangan tidak kalah pentingnya para pihak ketiga harus menyiapkan dirinya secara profisional terkait penentuan biaya-biaya yang dihitung baik besaran maupun nama-nama mata anggaran yang dikenakan pada wisatawan maupun membership yang tergabung dalam Perusahan Daerag Flobamor.

"Demikian juga pola dan system yang mereka bangun harus tercatat rasa adil, berimbang, dan asas manfaat untuk semua wisatawan maupun pelaku. Jangan menonjolkan atau ada kesan monopoli akibat pembatasan-pembatasan yang tidak masuk akal,"tambahNya.

Hans Rumat juga mengatakan, selaku DPRD NTT juga berharap agar PD Flobamor yang dibiayai atau diperkuat oleh Pemerintah Propinsi NTT harus beda cara kerjanya antara Travel Agent-Travel Agent yang sudah bekerja lama sejak dahulu kala.

"Kalau itu yang terjadi nanti saya berpikir wisatawan maupun pelaku pariwisata mendukung penuh apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dan sebaliknya kalau tidak ada perbedaan antara kerja PD Flobamor dan travel agent lainnya maka saya khwatir persoalan ini tetap menjadi momok untuk pemerintah daerah,"ujarNya.

Karena itu, kata Hans Rumat, pihaknya memberikan saran untuk segera membuka untuk umum terkait Jurasic Park di Pulau Rinca. Benahi kembali radius atau wilayah pembatasan yang dinaikan harganya karena yang menonjol disitu hanya pulau Komodo dan pulau Padar.

Sementara bunyi salah satu pasal/klausal di Pergub, kata Hans Rumat, meyebutkan pulau komodo, pulau Padar dan persisiran sekitarnya dengan luasan yang tampa ada rincian lanjutan. Pasal ini dikemudian hari akan menimbulkan persoalan baru .

"Contoh bisa saja Pink Beach dilarang, bisa saja pulau Kalong dilarang, bisa saja semua kekayaan dibawah laut untuk dive dan permukaan laut untuk snorkling dilarang juga, karena logikannya daerah yang kami sebutkan di atas berdekatan dan sambung menyambung. Inilah tugas pemerintah dan PD Flobamor nantinya menjelaskan kepada pelaku dan wisatawan,"Ujar Hans Rumat.

"Dan yang lebih sensitif nanti pelaku dan wisatawan menunggu angka uang yang dirincikan sebaik mungkin dan tidak menimbulkan kegaduhan baru," SambungNya.

Minta Diskusi dan Dialog

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunda penerapan tarif paket wisata ke Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp 3.75 juta per wisatawan per tahun.

Penundaan itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTT Zony Libing dalam jumpa pers di Kupang, Senin 8 Agustus 2022.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Asosiasi Angkutan Wisata Darat (Awstar) Labuan Bajo, John Daniel mengatakan, pihaknya meminta diskusi dan dialog sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

"Kami minta pihak pengelola untuk membuka ruang diskusi dan dialog kepada seluruh elemen masyarakat dan pelaku industri terkait ini. Dan Rp 3.75 juta setahu saya saya bukan tiket itu adalah paket tours," katanya.

Menurut John, pihaknya mendukung upaya-upaya konservasi di kawasan TNK dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

"Apalagi terkait kenaikan tiket Taman Nasional Komodo ini. Harapannya harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat pelaku industri pariwisata lokal dengan tidak adanya sistem monopoli dan harus berkeadalian, erta memberikan pendapatan yg optimal bagi Pemda Manggarai Barat," jelasnya.

John menuturkan, sebagai pelaku pariwisata pihaknya sangat mendukung program pemerintah untuk mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi kelas dunia dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada.

"Dan perlu peran pelaku wisata lokal untuk mendukung itu. Harapannya aktivitas parawista di kota super premium ini harus berdampak bukan saja infrastruktur tetapi angka indeks pembangunan manusia di NTT harus berada di atas standar," katanya.

Sudah Mendengar Aspirasi Masyarakat

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Zeth Sony Libing mengatakan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunda sementara pemberlakuan kenaikan tarif masuk Pulau Komodo sebesar Rp 3,7 juta.

Zeth Sony Libing mengatakan penundaan itu berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo serta Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

Terkait dengan hal ini, Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Lucius Modo memberikan apreasi. Menurutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT sudah mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Bagus, itu berarti Pemerintah Provinsi NTT sudah mendengar aspirasi masyarakat," ujar Lucius melalui sambungan telepon kepada TRIBUNFLORES.COM, Senin 8 Agustus 2022 siang.

Meski demikian, Lucius mengatakan, aspirasi masyarakat terkait kenaikan tarif masuk kawasan TN Komodo bukan penundaan tetapi dibatalkan untuk ditinjau kembali.

"Masyarakat bukan meminta untuk penundaan terkait kenaikan tarif itu, tetapi dibatalkan. Tarif yang ada itu ditinjau ulang,"ujar Lucius.

"Jangan hanya tunda saja, nanti lalu tetap tarifnya begitu, masyarakat bukan mengharapkan itu. Tetapi dibatalkan dan ditinjau lagi terkait harganya yang baik," sambungNya.

Menurutnya, kenaikan tarif masuk TN Komodo itu memang tujuan untuk melestarikan hewan purba Komodo, namun tekait biaya masuk juga perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah secara baik sesuai dengan kemampuan masyarakat/wisatawan.

Tunda Kenaikan Harga Tiket

Sebelumnya, Pemprov NTT menunda penerapan tarif masuk ke Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp3.750.000 per wisatawan per tahun.

Penundaan itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTT Zony Libing dalam jumpa pers di Kupang, Senin 8 Agustus 2022.

Ketua DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar meminta Pemprov NTT agar melakukan sosialisasi lebih kuat dan tajam lagi bagi semua warga dan pelaku pariwisata di Labuan Bajo.

Permintaan ini disampaikan Martinus saat dimintai tanggapan terkait Pemprov NTT menunda penerapan tarif masuk ke Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp3.750.000 per wisatawan per tahun.

Kepada TribunFlores.Com di Labuan Bajo, Senin, 8 Agustus 2022 pagi, Martinus menegaskan, penundaan ini harus disikapi oleh pemerintah dengan mengajak semua pihak duduk bersama dan memberikan sosialisasi yang lebih baik.

“Penundaan ini harus disikapi oleh pemerintah dengan melakukan sosialisasi kepada warga dan pelaku pariwisata biar semua tahu. Mari kita sama-sama ke depan ini jaga pariwisata di Labuan Bajo agar nyaman bagi wisatawan,” papar Martinus.

Sebelumnya, Pemprov NTT menunda penerapan tarif masuk ke Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp3.750.000 per wisatawan per tahun.

Penundaan itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTT Zony Libing dalam jumpa pers di Kupang, Senin 8 Agustus 2022.


Perkaya Kajian Pemprov NTT

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunda penerapan tarif masuk ke Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp3.750.000 per wisatawan per tahun.

Penundaan itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTT Zony Libing dalam jumpa pers di Kupang, Senin 8 Agustus 2022.

Pelaku pariwisata sekaligus aktivis sosial di Labuan Bajo, Marta Muslin angkat bicara terkait kebijakan tersebut.

Menurut Marta Muslin yang juga Koordinator Nasional Indonesian Waste Platform (IWP), penundaan penetapan tarif masuk TNK tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk memperkaya kajian, sebelum menetapkan kebijakan.

"Penundaan ini bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkaya kajian Pemprov NTT dengan lebih sering melakukan public dialogue (dialog publik)," katanya.

Dengan adanya dialog publik, lanjut Marta Muslin, keputusan yang didapat merupakan keputusan bersama semua pihak yang terkait.

"Sehingga kebijakan yang diambil pada saat memberlakuan harga baru ke depan adalah keputusan bersama para stakeholder. Karena, para pelaku wisata sebenarnya adalah orang yang sangat concern dengan keberlanjutan, yang mana konservasi adalah satu bagian di dalamnya. Planet people profit. Hal ini juga penting agar semua pihak memiliki rasa memiliki terhdapat kebijakan itu, apalagi setelah belajar dari apa yang terjadi kemaren," jelasnya.

Menurutnya, kenaikan tarif perlu dilakukan dengan kajian yang komprehensif, demokratis dan melibatkan seluruh stakeholder.

Dengan demikian, kebijakan yang lahir merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan, baik itu kebutuhan konservasi kawasan TNK maupun hal lainnya.

"Bahwa harga ticket harus naik, ya haruslah, biaya patroli dll juga naik kan? tapi dengan proses yang proper," tegasnya.

Solusi Terbaik

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunda penerapan tarif masuk ke Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp3.750.000 per wisatawan per tahun.

Penundaan itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTT Zony Libing dalam jumpa pers di Kupang, Senin 8 Agustus 2022.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Blasius Janu mengatakan, kebijakan tersebut merupakan solusi terbaik.

"Kebijakan yang ada ini adalah solusi terbaik. Kalau saya bukan penundaan, tapi tidak boleh ada. Kalaupun ada ke depan, rencana mau menaikan semua stakeholder, bukan stakeholder di Kupang," kata Blasius Janu yang juga Komisi 3 DRPD Manggarai Barat dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Cabang Manggarai Barat, Senin siang.

Menurut Blasius, musyawarah mencapai mufakat sangat penting, terlebih penetapan tarif tersebut mendapatkan gelombang protes yang tinggi dari masyarakat.

"Orang bodok sekalipun di Labuan Bajo dikumpulkan, sehingga masyarakat merasa berperan," tegasnya.

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat harus dilibatkan, sehingga tidak terjadi pro dan kontra kebijakan.

"Jangan bicara uang dulu, harus melibatkan seluruh stakeholder untuk membahas bagaimana BTNK (Balai Taman Nasional Komodo) ke depan, jangan sepihak. Memangnya orang Manggarai Barat ini bodoh kah, saya minta menteri, pak presiden, hargai warga lokal, kami punya otak," katanya.

"Jadi saya minta terima kasih kadis pariwisata provinsi yang menunda, tapi menuju menunda barangkali mulai sekarang kita duduk berunding karena ini milik kita bersama, khususnya kami Manggarai Barat, tidak mungkin kami melihat BTNK hancur. Saya bukan soal penundaan, tapi barangkali sekarang pemerintah provinsi dan pusat libatkan kabupaten mabar di seluruh untuk membahas masa depan kita bawa ke mana," jelasnya.

Tunda Kenaikan Harga Tiket


Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunda sementara pemberlakuan kenaikan tarif masuk Pulau Komodo sebesar Rp 3,7 juta.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Zeth Sony Libing mengatakan, penundaan itu berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo serta Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

"Selain itu, kita juga mendengar masukan dari tokoh masyarakat dan juga dari pihak gereja," ujar Sony saat menggelar jumpa pers bersama sejumlah wartawan di Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, Senin 8 Agustus 2022 pagi sebagaimana dikutip dari Kompas.Com.

Menurut Sony, penghentian sementara itu dalam bentuk dispensasi selama 5 bulan. Sony mengatakan, tarif baru akan diterapkan secara optimal pada 1 Januari 2023 mendatang.

Sony menjelaskan, Presiden dan Gubernur NTT meminta pihaknya selaku instansi teknis untuk gencar meningkatkan sosialisasi terkait wacana tersebut hingga bisa diterima oleh semua pihak.

Dengan dispensasi itu, Sony meminta sejumlah pihak untuk berbenah dan mempersiapkan segala hal terutama kesiapan infrastruktur dan suprastruktur sehingga ketika tarif baru diterapkan, semua bisa berjalan dengan lancar.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTT dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) berencana menetapkan biaya masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3,75 juta per orang untuk periode satu tahun. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Agustus 2022.

Berita Komodo lainnya

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved