Harga Tiket Masuk Taman Nasional Komodo

Penundaan Tarif TNK, Pengamat Kebijakan Publik Sarankan Pemprov NTT Bahas Bersama Masyarakat

Penundaan kenaikan tarif ke Taman Nasional Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo semestinya menjadi catatan penting bagi Pemprov NTT.

Editor: Egy Moa
TRIBUN FLORES.COM/AMAR OLA KEDA
Pamar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana, John Tuba Helan 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Christin Malehere

TRIBUNFLORES.COM,KUPANG-Pengamat Hukum Kebijakan Publik Undana, Jhon Tuba Helan menilai penundaan kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar seharusnya menjadi catatan bagi pemerintah agar tidak menimbulkan polemik bagi masyarakat.

Artinya kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar harus ditetapkan dalam sebuah aturan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan (SK) Gubernur sifatnya mempertegas Peraturan daerah tersebut.
Sedangkan apabila SK Gubernur mendahului Perda penetapan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar, maka hal tersebut menyalahi aturan, karena sifat aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Selain itu kenaikan tarif mencapai Rp. 3,75 juta sangat tinggi jika dibandingkan tarif lama lebih dari 1.000 persen.
Demi menghentikan polemik kenaikan tarif baru tersebut, pemerintah harus duduk bersama masyarakat, terutama para pelalu pariwisata, tokoh adat setempat dan semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan, kritik dan saran terhadap pemberlakuan tarif baru.

Selain itu pemerintah juga harus berani menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat terkait alasan menaikkan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar dengan harga yang terlampau tinggi.

Baca juga: Tunda Kenaikan Tiket Masuk Pulau Komodo, Marta Muslin Bilang Momentum Perkaya Kajian Pemprov NTT

Terutama perbandingan TNK dikelola oleh pihak ketiga atau Kementerian LHK, dan sekarang diambil alih oleh Pemprov NTT dengan berbagai pertimbangan, strategi serta keuntungan bagi masyarakat.

Pemerintah juga perlu mendapat tanggapan masyarakat terutama para pelaku wisata dan tokoh masyarakat setempat sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Maka akan menghasilkan produk aturan daerah yang mampu menjawab persoalan masyarakat.

Terhadap pemberlakuan kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar untuk kepentingan konservasi, maka pemerintah harus membatasi kuota pengunjung dalam setiap kunjungan sehingga dapat meminimalisir kerusakan ekosistem pada dua pulau yang menjadi fokus konservasi tersebut.

Berita Manggarai Barat lainnya

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved