Harga Tiket Masuk Taman Nasional Komodo

Tunda Kenaikan Tiket Masuk Pulau Komodo, HPI NTT Minta Keputusan Pemprov Tidak Bertabrakan dengan PP

Tunda Kenaikan Tiket Masuk Pulau Komodo, HPI NTT Minta Keputusan Pemprov Tidak Bertabrakan dengan Peraturan Pemerintah. Harga tiket TN Komodo tunda.

Editor: Gordy Donovan
(SHUTTERSTOCK/Sergey Uryadnikov)
KOMODO - Komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tunda Kenaikan Tiket Masuk Pulau Komodo, HPI NTT Minta Keputusan Pemprov Tidak Bertabrakan dengan Peraturan Pemerintah. 

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTT, Agus Bataona meminta kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk menaikkan biaya tiket ke Taman Nasional (TN) Komodo pada 2023 tidak bertabrakan dengan aturan pemerintah pusat (PP).

Hal itu diungkapkan Agus menanggapi pernyataan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Zeth Sony Libing terkait tarif baru ke TN Komodo yang akan diterapkan secara optimal pada 1 Januari 2022 mendatang.

Menurutnya, salah satu pemicu aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pelaku wisata karena Pemprov NTT belum memiliki dasar hukum untuk menaikkan tarif ke TN Komodo.

"Selama ini kan tarif itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2014 tentang tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Karena itu kebijakan tarif baru nanti diharapkan tidak bertabrakan," ujar Agus saat ditemui di Maumere, Senin 8 Agustus 2022.

Baca juga: Keluarga Rentan dan Disabilitas Tak Dilupakan Panitia Festival Golokoe Labuan Bajo

 

Semestinya Pemprov NTT, demikian Agus, tidak boleh memaksakan kehendak untuk menaikkan biaya tiket. Ditambah lagi, kebijakan yang rencananya mulai berlaku sejak 1 Agustus 2022 itu justru menuai protes dan penolakan dari sejumlah pihak.

"Terkesan pemprov NTT telah menggunakan metode trial and error. Coba-coba memaksakan sebuah keputusan dengan dalih konservasi, padahal jelas-jelas berambisi memonopoli bisnis di kawasan tersebut," katanya.

Oleh sebab itu, lanjut Agus, momentum penundaan ini diharapkan agar Pemprov NTT lebih transparan dan akuntabel dalam memaparkan konsep rencana pengelolaannya kepada wakil rakyat dan pemangku kepentingan lainnya.

Ia mengatakan, proses kaji ulang mesti komprehensif, holistik dan disosialisasikan secara teratur dan intensif.

"Sehingga ada kesepakatan bersama nanti. Dan yang paling penting keputusan itu tidak bertabrakan," ujarnya.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved