Harga Tiket Masuk Taman Nasional Komodo

Tunda Kenaikan Tiket Masuk Pulau Komodo, HPI NTT Minta Keputusan Pemprov Tidak Bertabrakan dengan PP

Tunda Kenaikan Tiket Masuk Pulau Komodo, HPI NTT Minta Keputusan Pemprov Tidak Bertabrakan dengan Peraturan Pemerintah. Harga tiket TN Komodo tunda.

Editor: Gordy Donovan
(SHUTTERSTOCK/Sergey Uryadnikov)
KOMODO - Komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tunda Kenaikan Tiket Masuk Pulau Komodo, HPI NTT Minta Keputusan Pemprov Tidak Bertabrakan dengan Peraturan Pemerintah. 

Ditunda

Sebelumnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunda penerapan tarif paket wisata ke Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp 3.75 juta per wisatawan per tahun.

Penundaan itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTT Zony Libing dalam jumpa pers di Kupang, Senin 8 Agustus 2022.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Manggarai Barat, Sergius Tri Deddy angkat bicara.

Sergius Tri Deddy menyambut baik kebijakan tersebut, namun pihaknya mengkritisi terkait tarif paket wisata yang dinilai sangat tinggi.

"Kami menyambut baik, tapi tidak serta merta menerima itu sebagai sesuatu hal yang menyenangkan kita sebagai masyarakat di Manggarai barat, point' penting dari sikap penolakan kita, bukan penundaan, tapi kenaikan tarif yang fantastik, yang bagi kami akan menyebabkan proses promosi pariwisata sangat sulit diterima oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara, hal itu sudah terlihat dan tergambar, banyak wisatawan yang membatalkan perjalanan mendengar kenaikan tiket tarif Pulau Komodo dan Padar ini," katanya.

Sergius Tri Deddy menilai, pemerintah membuat kebijakan dengan kajian yang belum komperhensif dan konstruktik, hal itu terbukti dari banyak tamu yang membatalkan dan komplain tentang harga paket wisata yang dirasa mahal ini.

Pemerintah, lanjut dia, wajibn melakukan riset. terutama soal aksesbilitas ekonomi wisatawan yang hadir, apakah didominasi oleh wisatawan high class atau wisatawan yang kelas menengah dan rendah kebawah.

Menurutnya, pemerintah harus bisa menunjukan data yang konstruktif, untuk menggambar kebijakan yang akan dikeluarkan memang benar-benar realistis sesuai dengan kondisi ekonomi wisatawan yang berkunjung di Manggarai barat.

"Jangan sampai pemerintah hanya mengejar target keutungan tampa mengetahui kondisi rill wistawan yang hadir. Yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan serta penurunaan tingkat promosi oleh karena harga tiket Mahal. Dan kita menolak pengelolan yang sifatnya monopoli, baik monopoli obyek wisata terutama Pulau Komodo dan Pulau Paadar maupun manajemen penjualan market wisata, terhadap pulau padar dan Pulau Komodo," jelasnya.

Sergius Tri Deddy menjelaskan, bila dalam sistem aplikasi yang ditetapkan oleh PT Flobamora sebagai BUMD Pemerintah Provinsi NTT, diharapkan tetap mengedepankan pengelolaan paket pariwisata akan obyek wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar hanya melalui aplikasi dengan konsep manajemen satu pintu.

Baca juga: Tunda Kenaikan Tiket Masuk Pulau Komodo, Andreas Hugo Pareira: Harus Dikaji

"Hal itulah yang menjadi point penolakan kita sebagai masyarakat Manggarai Barat. Karena Pulau Komodo dan Pulau Padar itu adalah market promosi utama dan penjualan paket utama pariwisata oleh masyarakat serta pelaku industri pariwisata di Manggarai barat tidak terlepas obyek bahwa ada obyek wisata pendukung yang lain yang menyebar di seluruh Flores. Bila aksesbilitas pasar pariwisata hanya di kelola pihak-pihak tertentu dan membatasi atau mengurangi peran pihak lain maka dengan sendirinya akan membatasi masyarakat Manggarai Barat dan pelaku pariwisata yang ada untuk ikut terlibat dalam kiat usaha di industri pariwisata super premium ini," katanya.

"Konsep manajemen pengelolaan satu pintu itu pada obyek Pulau Komodo dan Pulau Padar, secara tidak langsung, meminggirkan peran masyarakat Manggarai barat dalam pembangunan di daerah ini. Peminggiran peran serta masyarakat dalam pembangunaan apapun itu, akan berdampak pada penurunan pendapatan perkapita, penurunan kesejahtraan masyarakat, daya beli masyarakat rendah dan keterbatasan aksesbilitas ekonomi masyarakat untuk cepat berkembang," jelasnya.

DPD KNPI Manggarai Barat, lanjut dia, mendorong pemerintah daerah untuk menjadi jembatan bagi setiap pelaku usaha, agar tidak ada konsep monopoli dalam mengembangkan pariwisata.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved