Harga Tiket Masuk Taman Nasional Komodo

Jokowi Putuskan Tunda Kenaikan Tarif Masuk Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat

Jokowi Putuskan Tunda Kenaikan Tarif Masuk Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat Provinsi NTT.

Editor: Gordy Donovan
(SHUTTERSTOCK/Sergey Uryadnikov)
KOMODO - Komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Presiden Jokowi telah memutuskan untuk menunda sementara kenaikan harga tiket masuk taman nasional Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. 

TRIBUNFLORES.COM, LABUAN BAJO - Presiden Republik Indonesia, Jokowi akhirnya memutuskan untuk menunda kenaikan tarif baru Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Setelah jadi polemik panjang, akhirnya Pemerintah Provinsi NTT menunda penerapan kenaikan tarif masuk ke Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp3.750.000 per wisatawan selama setahun.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat memastikan akan melakukan sosialisasi terkait peningkatan tarif masuk Taman Nasional Komodo, (TNK) di Kabupaten Manggarai Barat, agar masyarakat bisa mengetahui hal ini.

Gubernur Viktor berjanji akan melakukan persiapan-persiapan menyongsong pemberlakuan secara resmi tarif masuk TN Komodo pada 1 Januari 2023 mendatang. Kenaikan harga tarif masuk TNK akan diberlakukan sejak 1 Januari 2023, seperti yang sudah ditetapkan.

Baca juga: Kepala Ombudsman NTT Sambangi Irwasda Polda NTT,  Ombudsman akan Lakukan Survei Pelayanan Publik

 

"Kita siapkan lagi supaya jangan lagi orang bingung, tahun depan 1 Januari semua akan berlaku seperti itu," ujarnya, kepada Pos Kupang di Kefamenanu, Kabupaten TTU, Senin (8/8).


Gubernur Viktor menambahkan, nantinya TNK tidak dikelola oleh Pemerintah (Provinsi NTT), melainkan dikelola oleh BUMD Provinsi NTT. "Ini bukan pemerintah (Provinsi NTT), tapi BUMD," tutup Viktor.

Sebelumnya, kebijakan penundaan kenaikan tiket masuk TNK itu telah disampaikan secara resmi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepala dan Ekonomi Kreatif NTT Zeth Zony Libing dalam jumpa pers di Kupang, Senin (8/8) pagi. Penundaan itu berlaku hingga akhir tahun 2022 dan akan tarif baru TNK akan diberlakukan secara resmi awal tahun 2023.

Menurut Libing, penundaan penerapan tarif masuk tersebut atas arahan dari Presiden RI dan juga arahan teknis dari Gubernur NTT.

"Atas arahan presiden dan arahan teknis bapak gubernur, kemudian pemerintah mendengar masukan dari tokoh masyarakat. Pemerintah juga sangat memperhatikan masukan dari gereja, uskup dan pendeta," saat dikonfirmasi Senin (8/8) melalui sambungan telepon.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved