Berita Flores Timur

Tunjangan Sertifikasi Kepala Sekolah di Flotim Terancam Hilang

Sejumlah guru kepala sekolah dasar menerima tunjangan sertifikasi guru dari Kementrian Agama RI mengalami kesulitan pengisian data Simpatika.

Editor: Egy Moa
DOK.PGRI FLOTIM
Sejumlah guru-guru di Flores Timur berdialog dengan pengurus PGRI terkait kesulitan pengisian data Simpatika  

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Amar Ola Keda

TRIBUNFLORES.COM,LARANTUKA-Sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Flores Timur yang tunjangan sertifikasinya diterima dibawah naungan kementerian agama mengalami kesulitan dalam pengisian data di Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemenag (SIMPATIKA).

Persoalan ini mencuat sejak adanya pelantikan kepala sekolah khusus guru agama yang sertifikasinya dibawah Kemenag Flores Timur. Sejumlah guru mengalaminya sejak tahun 2020 dan yang mengalami pada mutasi kepala sekolah pada 18 Mei 2022. Diduga, pelantikan kepala sekolah tersebut melanggar aturan yang mengatur guru agama penerima tunjangan sertifikasi di bawah naungan kementerian agama.

Jika kondisi ini tidak segera diatasi, hal terburuk yang mereka alami yakni tidak dibayarkan hak mereka sebagai guru penerima tunjangan sertifikasi.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur setelah menerima aspirasi dari kepala sekolah yang mengalami persoalan ini langsung menggelar pertemuan untuk mendengarkan aspirasi dari kepala sekolah yang mengalami masalah ini.

Baca juga: KPU Flores Timur Bentuk Tim Helpdesk Fasilitasi Parpol dan Calon Peserta Pemilu

Kepala SDI Bugalima, Kecamatan Adonara Barat, Anton Niron mengaku mendapat informasi pada pelantikan kepala sekolah di bulan Mei 2022 bahwa ia akan dimutasikan dari SDI Bugalima. Namun ia memilih bertahan lantaran belum menerima SK. Baginya mutasi yang ia alami melanggar aturan dan sangat merugikan dirinya.

"Lagi empat bulan saya pensiun dan sertifikasi itu saya terima di Kemenag. Sesuai regulasi jika saya dimutasi pada usia diatas 56 tahun maka otomatis data saya di SIMPATIKA tidak akan bisa terima. Jika data saya di SIMPATIKA tidak terima secara sistem, maka thak sertifikasi hilang. Apa motifnya, lagi 4 bulan harus dimutasi dengan argumentasi penyegaran," ungkap Anton Niron. 

Nasib yang sama, dialami Kepala SDI Pajinian, Philipus Rimo Boli. Menurut Philipus ia masih heran dengan proses pelantikan kepala sekolah di bulan Mei 2022. 

"Aneh, proses mutasi dilakukan, tetapi tidak dibacakan nama dan tempat tugas baru untuk kami yang diberhentikan jabatan kepala sekolah. Lalu regulasi yang mengatur, usia di atas 56 tahun tidak boleh dilakukan mutasi karena berdampak pada kami yang terima sertifikasi di bawah naungan Kemenag. Lantas, kenapa harus dilakukan?Kami harap ada solusi yang tidak merugikan kami," katanya.

Baca juga: Galeri Kopi Sibakloang Maumere Aneka Rasa Flores Timur - Barat Binaan Bank NTT

Hal yang sama diungkapkan oleh Maria Ema Serani, Kepala SDN Nelelamadike. Ia termasuk guru yang dimutasi pada tanggal 18 Mei 2022. Padahal usianya sudah di atas 56 tahun dan sebentar lagi akan pensiun.

"Saya sejak 2013 jadi kepala sekolah di SDN Nelelamadike, lalu 2019 dimutasi ke SDI Bungabali dan tepat tanggal 18 Mei 2022 dimutasi ke SDK Lamawolo. Pas pelantikan, saat saya dengar saya akan dimutasi, saya tidak masuk ke ruang pelantikan dan langsung ke Kemenag Flotim karena saya juga paham aturan. Jika saya dimutasi, sertifikasi pasti saya tidak dapat karena itu melanggar regulasi yang kongkritnya, ada pada sistem pendataan kami SIMPATIKA.  Memang hari ini, sebagai bentuk penghormatan SK Bupati, per 13 Juni 2022 saya sudah jalankan tugas di SDK Lamawolo. Tetapi jika kemudian bermasalah di sertifikasi, hari itu juga saya siap menjadi guru biasa, asalkan hak saya jangan hilang," ungkap Maria.

Monika Lodang Hokeng, Kepala SDK Lemano Solor Selatan pun mengalami hal serupa. Saat dilantik sebagai kepala sekolah, ia masih dengan golongan III/a, yang menurutnya melanggar aturan dan berdampak pada kesulitan menginput data di SIMPATIKA.

"Kami berharap kiranya ada jalan keluar yang bisa membantu kami," ungkapnya.

Baca juga: Tunas Cendana Jumpa Radar FC Perebutkan Satu Tiket Semfinal Piala Bupati Flores Timur

Menanggapi itu, Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, Maksimus Masan Kian mengatakan, sudah membangun komunikasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Kepala Dinas PKO Flores Timur, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Kepala Yapersuktim, Tim Advokad PGRI Flores Timur dan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Flores Timur.

"Kita berharap, segera ada solusi yang diambil setelah adanya ruang diskusi lintas lembaga antara Dinas PKO Kabupaten Flores Timur dan Kemenag Flotim yang juga mesti diketahui Kepala BKPSDM Flotim, Penjabat Bupati Flotim dan Komisi C DPRD Kabupaten Flotim. Semoga segera ada solusi yang memberi jaminan kenyamanan guru-guru kepala sekolah," tutupnya. 

Berita Flores Timur lainnya
 

Berita Flores Timur lainnya

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved