Berita Manggarai Barat

Dipecat Partai Bulan Bintang, Anggota DPRD Mabar Aktif Hadiri Sidang

Belum menerima surat keputusan pengganti antarwaktu dari Gubernur NTT,anggota DPRD Manggarai Barat masih aktif mengikuti sidang di DPRD.

Editor: Egy Moa
TRIBUN FLORES.COM/BERTO KALU
Suasana sidang paripurna DPRD Manggarai Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Senin 12 September 2022 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Berto Kalu

TRIBUNFLORES.COM,LABUAN BAJO- Telah dipecat dari keanggotaan Partai Bulan Bintang (PBB), anggota DPRD Manggarai Barat (Mabar), Ali Imran masih mengikuti sidang paripurna pemaparan KUP PPAS perubahan dan pembentukan tim perumus dengan Pemda Mabar, Senin 12 September 2022.

Ali Imran mengenakan baju batik, namun ia keluar terlebih dahulu sebelum sidang selesai.

Ketua DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar mengatakan kehadiran Ali Imran karena masih berstatus sebagai anggota DPRD karena belum menerima surat pemecatan dari PBB.

"Dia (Ali Imran) belum pada status pemecatan terhadap anggota DPRD, yang ada di saya itu pemecatannya sebagai anggota partai politiknya," ujarnya kepada wartawan Senin 12 September 2022.

Baca juga: Satlantas Polres Manggarai Barat Tertibkan Jalur Satu Arah di Jalan Batu Cermin

Menurutnya, kedudukan Ali Imran masih berstatus anggota DPRD sampai dikeluarkannya surat keputusan Gubernur NTT. Sepanjang keputusan gubernur belum dikeluarkan maka yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota DPRD.

"Sedangkan kedudukan dia sebagai anggota DPRD, masih sah sampai pada saat keputusan gubernur telah dikeluarkan, maka saat itu dia dinyatakan diberhentikan secara hormat, " terang dia.

Martinus kembali menegaskan, surat keputusan (SK) yang ia terima adalah SK pemecatan bukan SK pemberhentian antarwaktu.

"Jadi jangan salah pemahaman. SK yang diterima oleh pimpinan DPRD, SK yang pemecatan dari partai bukan SK pPemberhentian antarwaktu dari DPRD," tambahnya.

Baca juga: Video Viral di Medsos, Wisatawan Terbangkan Drone di Pulau Kalong Manggarai Barat, Pius: Dilarang

Menurutnya, SK pemberhentian antarwaktu akan dikeluarkan oleh gubernur dan hingga saat ini masih berproses. Setelah menerima SK pemberhentian dari partai, pihaknya telah menindaklanjutinya. Namun saat ini berkas tersebut sudah ada di pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

"Kalau dari DPRD sudah sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat nanti Pemda akan menyiapkan dokumen untuk diajukan ke pak gubernur," imbuh Martinus.

Berita Manggarai Barat lainnya

 

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved