Berita NTT

Gelar Rapat Yankomas di Waikabubak Sumba Barat, Kakanwil Marciana Dorong Pemenuhan Hak Hak Anak

Rapat Yankomas diikuti berbagai unsur seperti Polres, DPRD, dan OPD terkait di Sumba Barat, LBH Sarneli, serta UPT Pemasyarakatan se-Waikabubak.

Editor: Nofri Fuka
TRIBUNFLORES.COM/HO- HUMAS KANWIL KEMENHUMKAM NTT
RAPAT - Kanwil Kemenkumham NTT menggelar Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) untuk masalah yang tidak dikomunikasikan namun menarik perhatian masyarakat terkait dengan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM khususnya hak anak di Kabupaten Sumba Barat pada Selasa 13 September 2022. 

 

TRIBUNFLORES.COM, WAIKABUBAK - Kanwil Kemenkumham NTT menggelar Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) untuk masalah yang tidak dikomunikasikan namun menarik perhatian masyarakat terkait dengan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM khususnya hak anak di Kabupaten Sumba Barat.

Rapat Yankomas diikuti berbagai unsur seperti Polres, DPRD, dan OPD terkait di Sumba Barat, LBH Sarneli, serta UPT Pemasyarakatan se-Waikabubak.

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak,” ujar Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone yang menghadiri langsung Rapat Yankomas bertempat di Lapas Kelas IIB Waikabubak, Selasa 13 September 2022.

Menurut Marciana, terdapat 5 kluster hak anak yang harus dipenuhi. Yakni, hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; serta perlindungan khusus. Pemenuhan hak-hak anak merupakan pondasi dan modal bagi anak sebagai tunas dan generasi penerus bangsa. Namun di NTT, pemenuhan hak-hak anak masih belum dilakukan secara optimal.

Baca juga: Persami Maumere Melempem di Laga Terakhir Grup A El Tari Memorial Cup 2022

 

Sebagai contoh hak sipil dan kebebasan, belum semua anak memiliki akta kelahiran karena tingkat kesadaran orang tua untuk mengurus identitas anak masih rendah, terutama di desa-desa.

"Idealnya, setiap anak di desa/kelurahan harus diupayakan mendapatkan akta kelahiran. Anak juga harus dikondisikan agar dapat mempunyai wadah untuk berpartisipasi melalui forum anak dalam pembangunan desa," jelasnya.

Marciana juga melihat kasus kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota seperti KDRT, pemerkosaan, hingga traficking. Pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan pun masih belum optimal yang ditunjukkan dengan masih adanya masalah stunting.

Belum lagi masalah lain yang masih terjadi seperti rendahnya akses PAUD, putus sekolah, dan perkawinan anak. Pihaknya mendorong pemerintah daerah, khususnya Pemda dan DPRD Sumba Barat agar segera membuat Peraturan Daerah terkait pemenuhan hak-hak anak tersebut. Regulasi yang baik juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak dari kasus-kasus kekerasan.

Baca juga: Launching IFTK Ledalero, Wajib Tahu Ini  Makna Logo Baru  IFTK Ledalero

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved