Berita Maumere

Mengenal Restorative Justice bersama Kejaksaan Negeri Sikka

Hal itu merujuk pada Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Editor: Nofri Fuka
TRIBUNFLORES.COM/HO
TALK SHOW - Talk Show Jaksa Menyapa yang ditayangkan di laman YouTube dan Facebook TRIBUNFLORES.COM Rabu, 21 September 2022. Diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sikka, Fatoni Hatam, S.H., M.H., Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sikka, Bapak R. Ibrahim, S.H, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sikka, Dian Mario, S.H., M.H. Acara akan dipandu oleh Christin Adal. 

 

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negri Sikka R. Ibrahim, S.H dalam program Flores Bicara, bertema Jaksa Menyapa yang ditayangkan di kanal Facebook dan YouTube TRIBUNFLORES.COM menjelaskan restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi.

"Dalam restorative justice, dialog dan mediasi melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, yang secara umum bertujuan untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana," terangnya.

Hal itu merujuk pada Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adapun syarat - syarat penghentian tuntutan adalah Tindak Pidana tersebut merupakan yang baru pertama kali dilakukan, kerugian di bawah Rp 2,5 juta, adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Baca juga: FLORES BICARA : Yuniarta Salon dan SPA Maumere Beri Solusi Cantik dan Sehat

 

Penghentian penuntutan ini juga perlu memperhatikan kepentingan korban, penghindaran stigma negatif bagi pelaku, respon masyarakat, ketakutan serta ketertiban umum.

"Jika kepentingan korban tidak terpenuhi seperti tidak terjadinya kesepakatan perdamaian, maka penghentian penuntutan tidak bisa dilanjutkan," terang dia.

Dilanjutkan, Penerapan restorative justice dalam penyelesaian sebuah perkara tidak hanya sekali dilakukan.

Di Indonesia sejak Tahun 2020 hingga awal sekarang sudah lebih dari 1300 an kasus diselesaikan pihak Kejaksaan secara restorative justice.

Baca juga: FLORES BICARA : Raja Jaya Motor Maumere Bangkit di Masa Pandemi

 

"Semenjak diundangkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, lebih dari 1300-an tindak pidana umum telah diselesaikan oleh kejaksaan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif," pungkas Ibrahim, Rabu 21 September 2022.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved