Bank NTT

Bank NTT Pertama di Indonesia, Sukses Terapkan Transaksi non Tunai Pemerintah

Kementerian Koordinator Perekonomian RI, menggelar sebuah acara menarik yang bertajuk ‘Penguatan Data Transaksi Non Tunai Pemda Lewat Sinergi SIMDA-CM

TRIBUNFLORES.COM/HO-HUMAS BANK NTT
NARASUMBER - Raden Suhartono selaku Deputi Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Puji Gunawan selaku Asisten Deputi pada Menko Perekonomian RI, bersama Dirut Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho dan Direktur Bank Kaltimtara. 

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG - Kementerian Koordinator Perekonomian RI, menggelar sebuah acara menarik yang bertajuk ‘Penguatan Data Transaksi Non Tunai Pemda Lewat Sinergi SIMDA-CMS BPD’ yang dilangsungkan di Four Points by Sheraton, Surabaya, Jumat 23 September 2022.

Acara yang diselenggarakan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan keuangan ini sejatinya bertujuan meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi Pemda oleh Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) sebagaimana diamanatkan dalam Kepres No. 3 tahun 2021.

Serta untuk mewujudkan penguatan sinergi sistem informasi transaksi Pemda dengan aplikasi CMS BPD selaku Bank Pengelola RKUD yang akan diawali oleh aplikasi SIMDA (BPKP).

Narasumber utama, Raden Suhartono selaku Deputi Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Puji Gunawan selaku Asisten Deputi pada Menko Perekonomian RI. Masih diatas panggung utama sebagai narasumber, Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho dan Direktur Bank Kaltimtara.

Baca juga: Perkuat Kemitraan yang Sudah Dibangun, Tim BPJS Ketenagakerjaan Pusat Berterimakasih Pada Bank NTT

 

Hadir secara offline, Direksi BPD seluruh Indonesia, seperti Dirut Bank Jambi, Dirut Bank Kalsel, Dirut Bank Sultra, Dirut BPD DIY, Dirut Bank Nagari, Dirut Bank Aceh, Dirut Bank Jatim, Dirut Bank Jateng, dan sejumlah pimpinan BPD lainnya. Sementara hadir secara online, unsur pimpinan BPKP seluruh Indonesia dan Bank Indonesia.

Raden Suhartono menegaskan bahwa BPKP sudah bertemu dan berkomitmen untuk bersinergi dengan BPK, Kemendagri, dan Kemenkeu di bawah pengawasan KPK untuk mengawal Implementasi Aplikasi Tatakelola Keuangan Daerah Mulai dari Pendapatan Hingga Pengeluaran pada Pemda di seluruh Indonesia.

Sementara komitmen yang sama disampaikan oleh Puji Gunawan yang sekaligus bertugas sebagai Sekretaris P2DD (Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah). Dia mengharapkan agar dukungan aplikasi ini dapat segera menjadi jawaban atas percepatan perluasan digitalisasi daerah.


Dirut Bank NTT, Harry Alexader Riwu Kaho saat itu menyampaikan materi mengenai sukses story Bank NTT dalam penerapan aplikasi milik BPKP sebagai yang pertama di Indonesia dan itu di Kabupaten Belu. Tidak cukup disitu, melainkan menyusul pada 13 kabupaten lainnya dalam Timeline di tahun 2022.

Menurut Dirut Alex, sapaan karibnya, kerjasama SIMDA SP2D Online telah dilakukan sampai pada tahapan testing untuk integrasi dengan layanan CMS Bank NTT versi 1 sejak tahun 2019. Dan ada tiga kabupaten yang telah dilakukan tahapan testing yaitu Kabupaten Kupang, TTS dan Sumba Barat.

Sementara yang sudah melewati tahap development SP2D online versi SIMDA dimana petugas BUD menginput data SP2D melalui aplikasi SIMDA dan akan langsung terkoneksi dengan CMS Bank NTT V1 untuk dilakukan pencairan.
Lebih lanjut menurut mantaan Direktur Dana Bank NTT itu, implementasi tertunda karena terkendala adanya isu penerapan aplikasi SIPD milik Kemendagri yang mewajibkan pemerintah daerah menggunakan 1 aplikasi tersebut dalam proses pengelolaan keuangan.

Baca juga: Kuatkan Industri Perbankan, Bank NTT Kolaborasi dengan Bank Jatim

 

Diakuinya juga bahwa ada beberapa kendala dalam penerapan aplikasi SP2D online versi SIPD pada Pemda di 2020–2021. Seperti penerapan Interkoneksi antara Server HUB Kemendagri dengan BANK RKUD dan DJP untuk MPN pada aplikasi SIPD Online Belum maksimal, dan ini berimbas pada keterlambatan proses penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran Pemerintah Daerah.

Ada juga kendala lain seperti Timeline implementasi TIM SIPD yang selalu berubah-ubah. Kemendagri pun mengeluarkan surat edaran nomor 903/235/Keuda Tahun 2021 point 3b menjawab permintaan Pemda untuk kembali menggunakan aplikasi yang ditentukan oleh masing-masing Pemda. Sehingga pada akhirnya beberapa Pemda melakukan komunikasi kembali dengan pihak BPKP Perwakilan NTT untuk menggunakan aplikasi SIMDA.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved