Berita Nagekeo

Ganti Rugi Tanah Belum Dibayar, Suku Kawa Pagar Lahan Waduk Lambo Mbay

Proyek Strategis Nasional Waduk Lambo di Desa Labolewa,Kabupaten Nagekeo masih terus berjalan dan mengalami kemajuan dalam pelaksanaanya.

Editor: Egy Moa
TRIBUN FLORES.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Kondisi proyek Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo tanggal 16 November 2022. 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Tommy Mbenu Nulangi

TRIBUNFLORES.COM, MBAY- Pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Lambo di Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores terus berjalan. Namun sebagian lahan yang belum dibayar dipagar Suku Kawa sehingga menghambat kemajuan pengerjaan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan SNVT Pembangunan Bendungan II BWS NT II Ditjen SDA Kementerian PUPR, Yohanes Pabi mengatakan hal tersebut kepada TribunFlores.com, Jumat 26 November 2022.

Kemajuan pelaksanaan proyek pembangunan bendungan Mbay/Lambo per tanggal 16 November 2022 untuk paket satu yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya KSO Bumi Indah sebesar 6,20 persen dari target 8,80 persen.

"Untuk pekerjaan paket satu masih mengalami deviasi atau minus 2,60 persen," ujarnya.

Baca juga: Sambut Kontingen Porprov di Mbay, Bupati Nagekeo: Terima Kasih

Dijelaskannya, pekerjaan ruang lingkup paket satu meliputi pekerjaan pembangunan/relokasi jalan, pekerjaan main dam dan pekerjaan fasilitas umum yang ada di lokasi proyek.

"Secara kumulatif, terjadinya keterlambatan tersebut diakibatkan sebagian lahan area konstruksi hingga saat ini masih dipagari oleh warga Suku Kawa khususnya sisi kanan bendungan," jelasnya.

Ia mengaku, pemblokiran yang dilakukan karena kekecewaan akibat penundaan proses pembayaran untuk bidang tanah 196, 197, 198 dan 199 dimana pada nomor bidang tersebut merupakan area lahan yang sedang dikerjakan oleh kontraktor.

Sedangkan untuk paket dua yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya (Persero) dengan ruang lingkup item pekerjaan terowongan pengelak dan spillway/pelimpah dengan pencapaian progres 5,47 persen dari target rencana 9,05 persen atau mengalami deviasi minus 3,58 persen.

Baca juga: Breaking News : Jatuh dari Motor, Warga Aeramo Mbay Tewas

"Penundaan pembayaran dilakukan karena ada persyaratan administrasi pembayaran yang belum sesuai," terangnya.

Ia menambahkan, saat ini persyaratan administrasi dari bidang-bidang tanah tersebut sudah lengkap dan diusulkan kembali oleh PPK Pengadaan Tanah BWS NT II ke LMAN.

"Mudah-mudahan secepatnya terealisasi pembayaran sehingga kami bisa mengejar keterlambatan tersebut," pungkasnya. *

Berita Lembata lainnya

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved