Ombudsman RI Nilai Pelayanan Publik di Manggarai Timur Berjalan Cukup Baik

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Robert Ropo

TRIBUNFLORES.COM, BORONG - Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman, pelaksanaan pelayanan publik di Manggarai Timur berjalan dengan cukup baik dan telah mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng saat audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Manggarai Timur di Lehong, pada Selasa, 27 Desember 2022. Hadir dalam kegiatan itu Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, SH,M.Hum, Wakil Bupati Manggarai Timur, Siprianus Habur, S.Sos, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemda Manggarai Timur.

Robert menerangkan, berdasarkan hasil survei tahun 2021, hasil penilaiannya 59,79 dan pada tahun 2022 meski masih berada pada zona kuning, namun hasil penilaian meningkat menjadi 76,09.

"Pelayanan publik adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melunasi mandat yang diberikan masyarakat yaitu mandat ekonomi dan mandat politik. Masyarakat mempunyai hak untuk dilayani. Pelayanan publik juga merupakan bentuk tanggung jawab dan tanda otentik hadirnya negara ditengah masyarakat. Sehingga pemerintah wajib untuk melayani dan bukannya minta dilayani," jelas Robert.

Baca juga: Warga Mukun Keluhkan Listrik Sering Padam Sejak Natal 2022, Ini Penjelasan PLN

Dalam audiensi ini, Bupati Manggarai Timur menyampaikan selamat datang dan berterima kasih atas kunjungan Ombudsman RI di Manggarai Timur.

"Selamat datang di Manggarai Timur pak Robert Endi, terima kasih sudah menyempatkan diri datang ke Manggarai Timur. Ini sebuah kehormatan untuk kami," Ujar Bupati Agas sesuai rilis yang diterima TRIBUNFLORES.COM, dari Bagian Prokopim Setda Manggarai Timur, Senin 2 Januari 2023.

Menurut Bupati Agas, audiensi ini sangat penting untuk pihaknya, terutama untuk penilaian dan pelaksanaan pelayanan publik di Manggarai Timur. Pelayanan publik merupakan salah satu agenda perubahan reformasi birokrasi dan salah satu indikator penilaian dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

"Penting untuk menilai tingkat kepatuhan dan melihat sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan standard yang ditetapkan," Kata Bupati Agas.

Baca juga: Manggarai Timur Raih Penghargaan Pos Kupang Awards 2022 Kategori Sekolah dan Guru Penggerak

Ombudsman sendiri merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Pada kesempatan ini juga Ombudsman RI dan Pemda manggarai Timur menyepakati dilaksanakannya pendampingan oleh Ombudsman untuk perbaikan pelayanan publik di Manggarai Timur. Pendampingan ini akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan semua syarat administrasi serta persiapannya akan segera dilaksanakan. (rob)

Berita TribunFlores.Com lainnya di Google News