Wabup Manggarai Barat Ingatkan Kepsek Perhatikan Juknis dalam Mengelola Dana BOS

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

TRIBUNFLORES.COM,LABUAN BAJO - Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng mengingatkan para Kepala Sekolah (Kepsek) mulai dari SD hingga SMP di seluruh Manggarai Barat untuk transparan dan merujuk pada petunjuk teknik (juknis) dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Wabup Weng menegaskan, pengelolaan dengan baik saja tidak cukup, melainkan harus baik dan benar, agar terhindar dari persoalan hukum.

"Jangan sekali-kali membuat kebijakan sendiri-sendiri, pedomani juknis yang sudah ada, baca juknis dengan baik, jangan hanya suruh bendahara baca," tegas Yulianus saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (bimtek) Implementasi Kurikulum Merdeka tingkat Kabupaten Manggarai Barat, Selasa 4 Juli 2023.

Wabup mengingatkan para Kepsek agar berhati-hati sebab ada kemungkinan staf melakukan hal yang bisa berpotensi melanggar hukum. Sebab itu ia meminta para kepsek rutin mengecek setiap laporan pertanggung jawaban kegiatan dana BOS dengan teliti, mengacu pada juknis yang ada.

Baca juga: Relawan PMI Manggarai Barat Dapat Pelatihan Pertolongan Pertama Kepada Masyarakat

"Setiap SPJ dicek kalau bertentangan dengan juknis tolong tanya dulu, hati-hati ada staf yang nakal. Pelajari juknis dan aturan yang ada, itulah yang akan menyelamatkan kalian. Kalau ada hal yang tidak dipahami jangan ragu datang ke dinas konsultasi," katanya berpesan.

Hal lain yang disampaikan adalah pentingnya mengelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara baik berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya pengelolaan Dapodik yang benar akan berdampak pada majunya pendidikan di Manggarai Barat.

"Jangan membantu guru yang lain dengan mengarang data Dapodik. Data rombel, data fisik bangunan harus sesuai kondisi yang sebenarnya, tidak boleng mengarang. Sekarang usulan kita dasarnya adalah Dapodik. Kalau ada yang salah segera perbaiki," ujarnya.

Bimtek Implementasi Kurikulum Merdeka itu dihadiri Direktur Sekolah Dasar (SD) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Muhammad Hasbi dan Kepala BPMP Provinsi NTT Herdiana.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News