KPK Berikan Bimtek Implementasi Pengendalian Gratifikasi kepada Pemkab Sikka

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Kabupaten Sikka merupakan satu dari 21 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Survey Penilaian Integritas (SPI) masuk kategori rendah.

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alatukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsiyang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD).

SPI berusaha mengukur penilaian persepsi dan pengalaman sebagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yang terbagi menjadi dua penilaian yaitu penilaian internaldengan responden adalah pegawai pada instansi tersebut dan penilaian eksternaldengan responden adalah pengguna layanan/mitra kerja sama.

Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direksi Gratifikasi dan Pelayanan Publik memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Monev Implementasi Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2023 di lantai 3 Kantor Bupati Sikka, Rabu, 14 September 2023.

Baca juga: Calon Penjabat Bupati Sikka Yos Rasi dapat Dukungan Terbanyak DPRD  

Mutiara Karina, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK menjelasakan, bimbingan teknis ini termasuk penjelasan tentang gratifikasi.

"Artinya kita sampaikan dari pemahaman awal dulu, mereka juga harus paham betul mana gratifikasi dilarang dan mungkin ada juga yang beberapa pengecualian, kita juga memberikan beberapa panduan untuk bagaimana melakukan atau bisa menghindari gratifikasi," jelas Mutiara usai memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Monev Implementasi Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2023 di lantai 3 Kantor Bupati Sikka.

Mutira Karina menyebutkan kegiatan ini merupakan road show KPK di wilayah NTT termasuk Kabupaten Sikka.

Kabupaten Sikka menjadi salah satu road show kegiatan ini oleh KPK, menurut Mutiara, karena Survey Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Sikka yang masih rendah.

"Karena nilai indeks yang masih rendah di beberapa kabupaten itu yang jadi prioritas, disamping itu kita juga melihat laporan gratifikasinya minim, atau bahkan nol, tidak ada laporan, jadi di Sikka ini juga belum pernah ada laporan padahal SPInya rendah," ujar Mutiara.

Kegiatan itu diikuti oleh Wakil Bupati Sikka, Romanus Woga, Sekda Sikka Adrianus Firminus Parera, Pimpinan OPD dan beberapa kepala desa.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News