4 Fraksi DPRD Sikka Desak Pemerintah Hentikan Penerapan Portal di RSUD TC Hilers Maumere 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Arnold Welianto

TRIBUNFLORES.COM,MAUMERE- Empat fraksi DPRD Kabupaten Sikka mendesak pemerintah kabupaten Sikka untuk menghentikan penerapan portal retribusi parkir di RSUD Tc Hilers Maumere.

Hal ini disampaikan pada rapat paripurna VII masa sidang satu tahun sidang 2023/2024 DPRD Kabupaten Sikka dengan agenda penetapan keputusan DPRD tentang persetujuan atas perubahan RAPBD tahun anggaran 2023 yang dihadiri Penjabat Bupati Sikka beserta jajaran Forkopimda di ruang rapat DPRD Sikka, Kamis 26 Oktober 2023.

Ke-empat fraksi tersebut antara lain Fraksi partai Pan, Fraksi partai Hanura, Fraksi Partai PKB dan Fraksi partai PDI-Perjuangan.

Ketua Fraksi partai amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sikka, Philips Fransisikus menegaskan kepada pemerintah untuk menghentikan kebijakan pemerintah untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi parkir di RSUD Tc Hilers Maumere.

Baca juga: Penjaga Portal RSUD TC Hilers Maumere Diusir Sejumlah Warga 

Hal ini dinilai pemerintah kabupaten Sikka terlalu terburu-buru mengambil kebijakan tersebut.

"Untuk sementara kita minta dihentikan dan kembali ke normal dulu seperti yang sedia kala," tegasnya Kamis 26 Oktober 2023.

Dikatakannya, dalam waktu dekat akan diagendakan rapat bersama DPRDdengan Penjabat Bupati Sikka dan Direktur RSUD Tc Hilers Maumere yang akan membahas penerapan portal retribusi parkir di RSUD Tc Hilers Maumere.

"Tadi saya minta untuk rapat bersama DPRD, Penjabat Bupati dan Direktur RSUD Tc Hilers Maumere untuk kita sepakati bersama sehingga ada upaya lebih ada masukan dari berbagai pihak untuk keputusan yang terbaik," ujarnya. 

Sementara itu, Fraksi partai Hati Nurani (Hanura) Kabupaten Sikka, Wenseslaus Wege mengatakan pemerintah harus meninjau ulang penerapan portal retribusi parkir di RSUD Tc Hilers Maumere.

Dikatakannya, di tengah upaya pemerintah menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) namun hal yang harus diingat adalah rumah sakit adalah fasilitas pelayanan publik untuk masyarakat semua kalangan.

Menurutnya, situasi ekonomi masyarakat saat ini memang sangat sulit sehingga pemerintah harus ada terobosan yang lain untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dari rumah sakit selain retribusi parkir.