Melchias Markus Mekeng : Dana Desa Harus Mampu Atasi Kemiskinan dan Angkat Potensi Desa

Laporan Reporter TRIBUNFLROES.COM, Aris Ninu

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE-Melchias Markus Mekeng , Anggota DPR RI Komisi XI dan Kepala Perwakilan BPKP NTT, Rizal Suhaili, Ak, M.M menjadi pemateri dalam workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kantor Bupati Sikka, Senin, 6 November 2023 pagi.

Workshop ini dihadiri Penjabat Bupati Sikka, Adrianus Firminus Parera, S.E, M.Si dan Plt Sekda Sikka, Robert Ray, Pimpinan OPD Sikka, Camat dan Para Kades di Sikka.

Penjabat Bupati Sikka, Adrianus Firminus Parera, S.E, M.Si dalam sambutannya mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada Melchias Markus Mekeng, anggota DPR RI dan Kepala Perwakilan BPKP NTT yang datang ke Maumere guna memberikan sosialisasi tentang pembangunan desa .

Di mana kegiatan ini, kata Penjabat Bupati Sikka, bisa menambah wawasan semua perangkat di Sikka dalam rangka peningkatan pelayanan kerja bagi masyarakat.

Baca juga: Dana Desa di NTT Tersalur Rp 1 Triliun, Diharapkan Dorong Perekonomian

Melchias Markus Mekeng, Anggota DPR RI dalam materinya saat workshop mengatakan, dana desa yang setiap tahun dianggarkan harus dikelola secara baik dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, realiasi pengelolaan dana desa harus dilakukan sebaik mungkin. Dana desa juga harus mampu mengatasi persoalan kemiskinan dan pengembangan potensi desa.

"Berikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik," ujar Mekeng.

Ia kembali menegaskan, desa merupakan satuan pemerintah terkecil yang ada di negara ini. Sampai sekarang persialan penurunan kemiskinan sesuai data BPS 2022 kemiskinan di desa masih tinggi 12,29 persen.

Bukan saja itu, angka stunting masih mencapai 14 persen. Akan tetapi sesuai data ketahanan desa terhadap pandemi cukup kuat terlihat adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka di desa.

"Sampai saat ini ada 9.584 desa tertinggal di Indonesia dan desa sangat tertinggal 4.982 desa sesuai dari Kemendes PTT 2022," papar Mekeng.

Ia pun berharap ke depan konsepsi dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat yang belum seragam misalnya terkait prioritas penggunana dana desa harus ada. Semua ini bertujuan mencegah adanya penyelewengan dana desa.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP NTT, Rizal Suhaili, Ak, M.M dalam materinya menekankan, kalau setiap tahun alokasi dana desa di Indonesia selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai 2023.

Dana desa yang mengalami peningkatan ini, kata Rizal, bertujuan mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjagan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penggangguran serta penggangguran di desa.

Selain itu, dengan adanya dana desa bisa meningkatkan pelayanan di desa dan pendapatan bisa mengalami kemajuan

"Tahun 2023 ini pagu dana desa sebesar Rp 136.087.827.000 dan realisasi penyaluran Rp 107.002.217.400 atau 79 persen," kata Rizal.

Terait pengelolaan dana desa, Rizal mengingatkan, agar pengelolaan dana desa harus dikelola sesuai aturan dan mengikuti mekanisme serta tahapan-tahapan yang jelas.

Ia mencontohkan, dalam mengelola dana desa harus dihindari penggunan dana untuk pribadi, pengadaan fiktif, mark up harga pengadaan, pengadaan tidak sesuai ketentuan rencana, volume dan spesifikasi, kegiatan tidak sesuai prioritas dan hasil pengadaan tidak bermanfaat bagi warga.(ris)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News