Kemenparekraf Audit Capaian Pariwisata Berkelanjutan di Labuan Bajo

Audit ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat yang konsisten dari para stakeholder untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo.

"Kemenparekraf mengemban misi yang sangat jelas, pariwisata kita harus menjadi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Kita ingin menyampaikan pesan bahwa pariwisata Labuan Bajo adalah pariwisata yang berkelanjutan dan kita konsisten terhadap penerapan keberlanjutan lingkungan di Labuan Bajo," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina menyampaikan bahwa sejak 2021 terdapat empat pilar yang dilakukan untuk mengukur pariwisata yang berkelanjutan yakni melalui pengelolaan pariwisata yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Konsep resiliensi keberlanjutan di sektor pariwisata ini menjadi fokus untuk masa mendatang dalam menghadapi risiko bencana ke depan. 

"Kami di BPOLBF memulainya dengan menerapkan green office, yaitu dengan mengurangi pemakaian botol kemasan dan berkolaborasi bersama teman-teman pegiat sampah juga stakeholder, bagaimana menjadikan Labuan Bajo lebih bersih dan berkualitas untuk memastikan pariwisata Labuan Bajo yang berkelanjutan," jelas Shana.

FGD dilanjutkan dengan survey ke 11 lokasi di sekitar Labuan yaitu pengolahan sampah Kole Project, Kawasan Pantai Hotel La Prima, SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) II Wae Mese, Kampung Adat Kaper, Goa Batu Cermin, Puncak Waringin, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kawasan UMKM Kampung Ujung, SPKLU Charging Station Kampung Ujung, Pelabuhan ASDP Waterfront, dan IPAL Labuan Bajo.

Pada hari ke-2 yakni Kamis (09/11/2023), kegiatan pengukuran dilanjutkan dengan mengunjungi 3 lokasi yakni di Desa Komodo, Pulau Messah, dan Desa Pasir Putih. 

Selanjutnya, dalam FGD ini dilakukan pula penandatanganan *Maklumat Pariwisata Berkelanjutan* oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kab. Manggarai Barat, Direktur Utama BPOLBF, dan para pihak yang mendukung destinasi pariwisata berkelanjutan di Wilayah Labuan Bajo Flores yaitu Kepala KSOP Kelas III, Kepala Balai TNK, dan Perwakilan Indonesia Waste Platform yakni Marta Muslin.

Pada tahun 2019 dan 2023 sendiri, Tim Kerja Daerah Manggarai Barat yg terdiri dari Pemkab Mabar, BPOLBF, dan Stakeholder pariwisata di Manggarai Barat telah melakukan self assesment menggunakan indikator Global Sustainable Tourism Council (GSTC), sehingga kehadiran para advisor dan auditor ISTC kali ini juga memvalidasi hasil temuan mandiri yg telah dilakukan sebelumnya.

Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini Sesuai dengan arah pembangunan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Audit dilakukan langsung oleh Sesmenparekraf/Sestama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani; SAM PBK Frans Teguh; serta dua advisor dari Universitas Pelita Harapan, Amelda Pramezwary dan Diena M. Lemy.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News