Diduga Korupsi Dana BOS, Forum Guru SMKN 1 Atambua Minta Dinas Pendidikan NTT Ganti Kepsek 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

TRIBUNFLORES.COM, ATAMBUA - Forum Guru Peduli SMK Negeri 1 Atambua mendesak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk segera menggantikan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Atambua, Hermalinda J.M Djawa, S.Sos, karena diduga melakukan korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap 1 tahun 2024. 

Sejumlah guru yang tergabung dalam Forum Guru Peduli SMK Negeri 1 Atambua, kepada media menjelaskan bahwa dugaan korupsi tersebut kembali di angkat, karena berbagai laporan yang sudah di sampaikan baik ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ombudsman NTT dan Plt. Gubernur NTT, pada 10 Oktober 2024 belum mendapat respon balik.

"Kita sudah bersurat terkait dugaan ini namun sampai saat ini tidak mendapat respon balik dari Dinas Pendidikan NTT, Inspektorat dan juga PLT Gubernur NTT. Dugaan kami jelas karena ada bukti pembayaran yang ada tanda tangan fiktif dan dibawah tanda tangan tidak ada nama penerima. Ada nota belanja dari toko tapi setelah di konfirmasi toko tersebut tidak punya cap yang sama," ujar para Guru Peduli SMK Negeri I Atambua, yang tidak mau disebutkan namanya, kepada Pos Kupang, Kamis (5/12/2024). 

Baca juga: Pater Yohanes Eduard Provinsial SVD Timor Tutup Usia, Sempat Jatuh saat Bermain Badminton

Forum Guru juga menjelaskan bahwa Kepala Dinas pendidikan sudah sempat di panggil komisi V DPRD Provinsi NTT. Dan, hasil RDP tersebut Kadis Pendidikan Provinsi NTT, Amrosius Kodo juga sudah menjanjikan akan mengganti kepala SMK Negeri I Atambua.

"Namun kenyataannya hingga akhir tahun 2024, Plt Kepala Sekolah SMK Negeri I Atambua Hermalinda J.M Djawa, S.Sos belum diganti," tutur mereka. 

Para guru mengaku semenjak Hermalinda J.M Djawa menjabat sebagai PLT kepala sekolah, laporan pengunaan dana bos tahap 1 tahun 2024 tersebut diduga kuat sudah dilakukan secara fiktif. 

"Ibu Kepsek (Hermalinda J.M Djawa) tidak hanya membuat administrasi palsu, tetapi juga melakukan tanda tangan palsu guru lain untuk mencairkan dana kegiatan sekolah, Juga diduga kuat membuat nota belanja palsu dari sejumlah toko ternama yang ada di kabupaten Belu untuk melengkapi administrasi fiktif pertanggung jawaban pengunaan anggaran," jelas mereka sembari menunjukkan sejumlah Bukti terkait. 

Forum Guru SMKN 1 Atambua sebelumnya telah melayangkan surat kepala Pj Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tembusan surat, Sekda Provinsi NTT, Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Inspektur Inspektorat Provinsi NTT, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Kepala BPK RI perwakilan NTT di Kupang, Ketua PGRI Provinsi NTT, Kepala Kantor Balai Guru Penggerak Prov. NTT, Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB se-Kabupaten Belu dan Kepala Kejaksaan Negeri Belu di Atambua. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo saat dihubungi Pos Kupang, Jumat (6/12/2024) malam meminta para Forum Guru untuk bersabar. 

"Kita sementara proses dan saya minta Forum Guru untuk bersabar. Tidak usah takut, ia (Kepsek, red) pasti akan di ganti dalam waktu dekat," ujar Mantan Kepala BPBD NTT ini. 

Ia juga berharap agar para Guru untuk tetap melaksanakan tugas masing-masing untuk mutu pendidikan. 

PLT. Kepala Sekolah SMK Negeri I Atambua Hermalinda J.M Djawa, yang dikonfirmasi enggan memberikan komentar banyak.

Ia hanya menyampaikan menunggu hasil audit yang dilakukan oleh inspektorat Provinsi NTT. 

"Saya belum bisa berkomentar banyak, masih menunggu hasil audit inspektorat NTT dan juga keputusan dari Dinas Pendidikan," ujarnya saat ditemui diruang kerjanya. 

Lebih lanjut, terkait tuntutan Forum Guru yang meminta Dinas untuk segera menggantikan dirinya, Erni menegaskan bahwa semuanya kembali ke Dinas Pendidikan Provinsi NTT. 

"Kita siap terima jika ada keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi, tentu ada dasarnya kenapa saya digantikan," tutupnya. (Cr23).

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News