Berita Sikka
Fraksi Golkar Angkat Penertiban Pedagang di Eks Pasar Geliting Sikka, Ini Tanggapan Pemerintah
Persoalan penertiban eks pasar di Jalan Negara Maumere-Larantuka terus dikritisi warga dan kalangan dewan di DPRD Sikka yang belum tertangani
Penulis: Hilarius Ninu | Editor: Hilarius Ninu
Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Aris Ninu
TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE-Partai Golkar Kabupaten Sikka melalui anggota dewannya kembali mengangkat persoalan eks Pasar Geliting, di Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT yang hingga kini belum tuntas penanganannya.
Persoalan penertiban eks pasar di Jalan Negara Maumere-Larantuka terus dikritisi warga dan kalangan dewan di DPRD Sikka.
Fraksi Golkar di DPRD Sikka dalam sidang paripurna kembali meminta dan mendesak pemerintah menertibkan pedagang kaki lima di Geliting.
Pasalnya, hemat Golkar Sikka eks pasar itu telah membuat ketidaknyamanan pengguna jalan dan kumuh.
Baca juga: Lapak Ikan dan Sayur di Eks Pasar Geliting dan Waipare Dibongkar Tim Gabungan
Atas persoalan yang diangkat Golkar Sikka, Pemkab Sikka melalui Wabup Sikka, Simon Subandi saat sidang di DPRD Sikka menegaskan, pemerintah akan melakukan penertiban.
Bahkan pemerintah mengaku sudah berulang kali menertibkan tapi belum ada kesadaran.
Pemkab Sikka, tegas Wabup Sikka, menegaskan kalau memberikan efek jera dengan melakuka proses tindak pidana ringan bagi pedagang.
Penegasan Wabup Sikka melalui Pemkab Sikka tertuang dalam naskah sidang LKPJ di Kantor DPRD Sikka yang diperoleh TRIBUNFLORES.COM di Maumere, Rabu, 2 April 2025 pagi.(ris)
Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News
Injil Katolik Prapaskah IV Kamis 3 April 2025 Lengkap Mazmur Tanggapan |
![]() |
---|
Para Terdakwa Korupsi Bumi Perkemahan Mbuhung Manggarai Barat Divonis 1 hingga 6 Tahun Penjara |
![]() |
---|
Perindo Sikka Sebut 2 Desa di Waigete Belum Memilikki Jaringan Listrik |
![]() |
---|
Peringati Hari Bumi, OMK Gelar Aksi Bersih Sampah di Eks Pasar Geliting Sikka |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.