Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Anggota komisi X DPR RI, Andreas Hugo Parera akhirnya menjawab keresahan sebagian besar masyarakat NTT terkait beberapa jenis Bantuan Sosial (Bansos) dan anggaran yang akan ditiadakan apabila memilih paslon yang tidak berkaitan langsung dengan Presiden Joko Widodo.

Beberapa jenis Bantuan Sosial (Bansos) itu antara lain PIP, KIP Kuliah, Dana Desa (DD) dan beberapa jenis bansos lainnya.

Hal itu dikemukakan anggota komisi X DPR RI, Andreas Hugo Parera kepada TribunFlores.com, Minggu, 4 Februari 2024.

Baca juga: AHP Yakin Masyarakat NTT Memilih Sesuai Hati Nurani 

"Banyak isu yang berkembang dibawa di tengah masyarakat bahwa isu yang berkaitan dengan bansos lah, isu yang berkaitan dengan dana desa lah, isu yang berkaitan dengan PIP, KIP Kuliah yang seolah-olah bahwa kalau bukan paslon tertentu yang tidak berkaitan dengan Presiden Joko Widodo hari ini, kalau tidak terpilih maka bansos dihapus, dana desa dihapus, KIP kuliah, PIP aspirasi juga dihapus, nah ini sebenarnya tidak betul," jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Yang namanya Bansos, lanjut AHP, adalah perintah UUD pasal 34 yang mengatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Begitupula dana desa yang merupakan perintah UU Pemerintahan Desa.

"Sehingga siapapun jadi presiden, dana desa tersebut harus dilanjutkan begitupun dengan KIP kuliah, PIP baik reguler maupun aspirasi, itupun merupakan perintah UU bahwa 20 persen dari anggaran pembangunan dan belanja negara (APBN) itu harus dialokasikan untuk pendidikan dan itu termasuk pembiayaan pendidikan termasuk beasiswa," tegas AHP.(adv)

Berita TRIBUNFLORES.COM lainnya di Google News