TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Fraksi PKB meminta secara tegas kepada pemerintah untuk segera membayar Jasa covid 19 bagi para tenaga Kesehatan (Nakes) di RSUD dr. Tc Hilllers Maumere yang masih nunggak hingga saat ini.

"Jasa Covid 19 Harus Segera Dibayar," demikian kata Anggota DPRD Sikkka dari Fraksi PKB, Agustinus Adeo Datus S.P saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKB terhadap laporan keterangan pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati Sikka 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sikka, Jumat 21 Maret 2025.

Selain persoalan jasa covid 19, Fraksi PKB juga menyoroti beberapa masalah lainnya.

Pertama, terkait capaian target penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa. 

Baca juga: Soroti Demo Nakes Soal Jasa Covid 19, Ini Kata Ketua DPRD Sikka Stef Sumandi

Adeo Datus mewakili Anggota DPRD dari Fraksi PKB lainnya mengatakan bahwa benar silpa sebagai kesinambungan fiskal pemerintah daerah, namun sisi lain bahwa silpa menunjukan ketidakcermatan dalam penganggaran atau adanya kelemahan dalam pelaksanaan. 

Terbukti, adanya penyerapan anggaran pada SKPD yang belum mencapai 100 persen. 

Persoalan kedua yang diangkat Fraksi PKB yakni bencana daerah yang telah menjadi bencana nasional yaitu letusan gunung api Lewotobi Kabupatan Flores Timur yang kini meluas sampai  Kabupaten Sikka khususnya Kecamatan Talibura.

"Sampai hari ini 5 Desa di wilayah timur Kabupaten Sikka Kecamatan Talibura, rumah-rumah warga masih beratapkan terpal. Mohon perhatian serius dari Pemerintah," kata dia.

Fraksi PKB memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk PJ Bupati Sikka, yang telah mengabdi selama 1,5 tahun untuk Kabupaten Sikka. 

"Selamat bertugas untuk Bupati dan Wakil Bupat Sikka periode 2025-2030 , “Praesis ut prosis ne ut imperes, Pax vobiscum (Pemimpin untuk melayani, bukan untuk memerintah. Damai bersamamu," tutup Adeo Datus.

Dalam LKPJ ini Fraksi PKB menyimpulkan tiga pertanyaan penting yakni Seberapa jauh APBD tahun berjalan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Sejauh mana akuntabilitas yang ada pada dokumen LKPJ dan Pelaksanaan program apakah sudah transparan.

1. Seberapa jauh APBD tahun berjalan mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat? 

Dapat dipahami dari sisi nilai bahwa APBD mungkin terlalu kecil untuk dapat 
menyelesaikan semua masalah yang dihadapi. 

Akan tetapi, dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam arah kebijakan APBD dan strategi yang tepat, APBD dapat digerakan secara optimal dalam pencapaian misi pemerintah daerah. Dalam sajian indikator kinerja utama daerah tahun 2024, persentase kemsikinan kita lebih tinggi dari nasional. 

Dalam sebuah istilah “money follow function” dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur sistem yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan angka kemiskinan tersebut  bahwa APBD kita belum mampu mengatasi kemiskinan daerah begitu pula dengan indeks pembangunan manusia Kabupaten Sikka masih berada pada angka rata-rata /standar.  

Kesimpulan bahwa indikator kinerja utama Pemerintah Daerah memasang target sangat hati-hati dengan angka yang rendah sehingga capaian juga pada kisaran  angka yang rendah. Bahwa kita harus mampu memiliki cita-cita yang tinggi ,tentang soal  hasil itu nanti. 

2. Sejauh mana akuntabilitas yang ada pada dokumen  LKPJ? 

Akuntabilitas lebih terkait dalam pelaksanaan program harus mempertimbangkan pengelolaan dana secara efisien dan efektif. Selain itu akuntabilitas terkait dengan apakah output yang diperoleh sesuai dengan tujuan program yang ditetapkan. 

Menanggapi LKPJ Bupati Sikka 2024 DPRD Sikka tidak cukup mengandalkan data yang disajikan dalam laporan tetapi data lain yang dapat diperoleh dengan melakukan monev, survei ke masyarakat tentang kepuasan masyarakat di beberapa Desa seperti di Egon Gahar, Mahe Kelan,Tuabao bahwa masyarakat tidak puas karena jalan  yang dikerjakan rusak dan tidak selesai. 

Jaringan air yang dibangun, airnya tidak keluar atau dalam bahasa daerah “wair ele beda” dan 
ada bangunan sekolah SMPN Nangahale T.A 2024 tetapi belum 100 persen.  

Urusan pertanian dalam sajian data yang begitu luar biasa dengan alokasi anggaran kegiatan super hebat. 

Namun perlu diperhatikan dalam capaian kinerja tidak hanya pada seberapa besar anggaran yang diberikan tetapi harus dapat memastikan tingkat keberhasilan program dengan indikator petani Sikka semakin sejahtera, nilai tukar ekonomi petani semakin tinggi. 

Pemerintah melalui dinas terkait harus memiliki mimpi bahwa petani Sikka harus sejahtera atau kata orang petani Sikka harus berdasi.  

3. Pelaksanaan program apakah sudah transparan? 

Pengelolaan sumber daya baik sumber daya alam maupun  sumber dana yang 
digunakan dalam proses pembangunan, perlu kualitas dan ketaatan terhadap asas-asas 
penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih KKN (Good governance). 

Penekanan fraksi pada optimalisasi PAD melalui digital untuk mengurangi kebocoran 
pendapatan serta menaikan PAD. 

Setiap kegiatan atau proyek harus dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor yang handal dari berbagai aspek. 

Persoalan jasa covid 19 juga disoroti oleh 7 dari 9 fraksi di DPRD Kabupaten Sikka.

Sebagaimana Fraksi Perindo dalam pandangan umumnya terkait LKPJ Bupati Sikka 2024 juga meminta secara tegas agar dana insentif covid 19 bagi para nakes segera dicairkan.

Sekretaris Fraksi Partai Perindo Marthen Luther Adji mewakili Fraksi Perindo memohon kepada pemerintah agar sesegera mungkin menyelesaikan SK dan Perbup Bupati tentang Jasa Covid Tahun 2020 dan 2021.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya diGoogle News