Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Charles Abar

TRIBUNFLORES.COM, BAJAWA-DPRD Ngada mendesak manajemen RSUD Bajawa agar lakukan upaya Emergensi terkait kekosongan obat sejak Februari hingga awal April 2025.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Ngada Rudi Wogo saat sidak di RSUD Bajawa, Selasa (22/04/2025) pagi, bersama Ketua DPRD Ngada dan juga beberapa anggota DPRD.

Mereka lakukan sidak, setelah mendapat banyak masukan dan keluhan dari masyarakat terkait pelayanan di RSUD Bajawa selama ini.

Dihadapan Dirut RSUD Bajawa, Rudi Wogo mengingatkan pihak RS bahwa kekosongan obat adalah hal yang sangat vital karena menyangkut nyawa manusia.

Baca juga: BREAKING NEWS: DPRD Ngada Sidak Kekosongan Obat di RSUD Bajawa 

“Kekosongan obat selama ini belum ada tindaklanjuti, belum ada greget yang menurut kami permasalahan ini sangat vital sekali, kami meminta pihak rumah sakit supaya ada kerja, karena urgen yang bisa berakibat pada kematian,” kata Rudi Wogo.

Rudi meminta pihak manajemen RSUD Bajawa untuk lakukan upaya emergency, melalui dana emergency untuk mengatasi kelangkaan ini.

“Pihak rumah sakit harus melakukan upaya emergensi, untuk mengatasi masalah ini,” tambahnya.

Senada, Jois Jawa, wakil ketua DPRD Ngada  meminta pihak rumah sakit untuk segera mengatasi kelangkaan obat ini.

 Jois menekankan, permasalahan ini tidak bisa ditunda karena menyangkut keselamatan pasien.

“Permasalahan obat ini harus segera diselesaikan, karena kalau  kita tunggu proses pengadaan obat tidak mungkin cepat,” kata Jois.

Sementara Anggota DPRD Ngada Bosko Ponong mengatakan, seharusnya perencanaan itu dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang fatal seperti kelangkaan obat.

Ia menyayangkan kejadian ini, yang seharusnya bisa dihindari oleh pihak manajemen rumah sakit.

“Kan ada perencanaan bagamana obat ini, bisa skema empat bulan, bisa skema lima bulan sehingga  pasien tidak  menumpuk di apotek mitra, yang juga keteter,” tegasnya.

Sementara Direktur RSUD Bajawa, Dr. Paulina H. H. Pelletimu mengatakan, kelangkaan ini karena PPK Pengadaan obat di RSUD Bajawa mengalami fakum sejak Februari hingga Maret.

Hal ini disebabkan, PPK yang mengurus pengadaan di RSUD selama ini diganti karena tidak memenuhi standar alias tidak memiliki sertifikat pengadaan.

Paulina klaim, sejak Februari hingga Maret mengalami fakum sehingga tidak bisa mengeluarkan SK PPK untuk pengadaan Obat.

“Dari Februari sampai Maret itu kami mau mengeksekusi itu fakum, karena SK PPK tidak ada,” ungkap Paulina.

Diketahui, kedatangan pimpinan Anggota DPRD Ngada di RSUD Bajawa setelah mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat terkait kekosongan obat selama ini.

Beberapa apotek mitra yang selama ini membantu juga, mengalami keteteran karena persediaan terbatas. (Cha).

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News