Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Tari Rahmaniar Ismail

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Keamanan sistem pembayaran digital menjadi perhatian utama dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Oleh karena itu Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT mengadakan kegiatan Penguatan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Digital dalam Sistem Pembayaran yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, pada Kamis 14 Agustus 2025.

Kegiatan  tersebut dihadiri oleh Kepala Pengadilan Tinggi NTT Pontas Efendi Simanjuntak, Kepala Perwakilan BI NTT Agus Laku, serta para hakim dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor. 

Baca juga: Sara Lerry Mboeik Desak Kasus Prada Lucky Dibuka ke Publik

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap kejahatan digital dalam sistem pembayaran sebagai salah satu fondasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat di daerah. 

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa NTT berada pada “persimpangan jalan krusial” di tengah upaya keluar dari stigma ketertinggalan, kemiskinan ekstrem, serta berbagai persoalan sosial seperti tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Ia mengungkapkan, lebih dari 70 persen narapidana di lapas NTT merupakan pelaku kekerasan terhadap kelompok rentan tersebut.

“Ini fakta yang ada di seluruh wilayah NTT, tanpa kecuali. Maka kita harus membenahi semua sektor, termasuk sektor ekonomi dan hukum,” ujarnya, Kamis (14/8). 

Baca juga: Cerita Sukses Listen Eoh Jadi Pengusaha Mebel di Kota Kupang

Gubernur Melki Laka Lena menyoroti bahwa perkembangan ekonomi digital di NTT semakin pesat, seiring meningkatnya transaksi penjualan dan pembayaran secara daring. 

Namun, tren ini juga diiringi potensi kejahatan siber seperti penipuan, peretasan akun, pencurian identitas, dan pencucian uang lintas wilayah bahkan lintas negara.

“Karena itu, peran Bank Indonesia, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, dan para hakim menjadi penting untuk memastikan kejahatan digital dicegah dan ditindak. Kita butuh kepastian hukum demi keamanan pelaku usaha, dari UMKM hingga investor nasional dan internasional,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga memaparkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung perekonomian daerah, termasuk peluncuran pusat oleh-oleh NTT Mart dan pengembangan Rote sebagai sentra garam nasional.

Ia berharap kolaborasi Forkopimda, aparat penegak hukum, dan BI dapat menciptakan ekosistem pasar digital yang aman. 

“Mari kita ubah tantangan digital menjadi peluang emas. Jika keamanan dan tata kelola pembayaran digital terjamin, pasar ekonomi kita akan kuat dan kokoh, baik secara fisik maupun digital,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Agus Sistyo Widjajati  mengatakan komitmen yang sudah dibangun Bank Indonesia NTT menunjukkan hasil yang nyata bagi 
NTT. 

"Pertumbuhan ekonomi  yang mencapai 5,44 % lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Ia juga menyampaikan dalam waktu empat hari produk- produk tenun NTT yang dibawa enam pengrajin tenun berhasil menjual senilai Rp888 Juta. 

"Tiga hal yang harus dilakukan untuk mengamankan digitalisasi yaitu mampu menjelaskan produk ke masyarakat, mampu menjelaskan manfaat yang diperoleh, serta menjelaskan resiko yang ada di setiap produk digitalisasi pembayaran," ungkapnya. (IAR)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News