Kebijakan Fiskal Tak Adil, Kepala Daerah se-NTT Usul Afirmasi Rp 100 Miliar

Ringkasan Berita:

• Kebijakan fiskal nasional yang memotong dana Transfer ke Daerah (TKD)
• Mendapat respons dari kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
• Para kepala daerah akan bertemu di Kota Larantuka, Ibu Kota Kabupaten Flores Timur, untuk mengambil sikap

 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Paul Kabelen
 
TRIBUNFLORES.COM, LARANTUKA-Kebijakan fiskal nasional yang memotong dana Transfer ke Daerah (TKD) mendapat respons dari kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Para kepala daerah akan bertemu di Kota Larantuka, Ibu Kota Kabupaten Flores Timur, untuk mengambil sikap dalam merespons keadaan mengkhawatirkan itu.

Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, Senin (03/11/25) pagi, mengatakan pertemuan akan berlangsung pada Kamis (06/11/25).

"Akan diadakan seminar tentang Revitalisasi Prinsip Keadilan dan Keberimbangan dalam Kebijakan Fiskal Nasional," ujarnya.

Baca juga: Di Larantuka Flores Timur, Bupati se-NTT Siapkan Siapkan Memorandum Keadilan Fiskal Nasional 

Seminar ini direncanakan menghasilkan kesepakatan bersama dalam Memorandum NTT untuk Keadilan Fiskal Nasional. Kepala daerah gelisah atas kebijakan yang dinilai tak adil untuk kebanyakan daerah lemah fiskal di NTT.

Para kepala daerah dalam memorandum juga mengusulkan adanya Dana Afirmasi Keberimbangan Fiskal sejumlah Rp 100 miliar di Tahun 2026 untuk setiap Kabupaten di NTT.

Alasan mengapa harus Dana Afirmasi, Anton menjelaskan NTT dengan kebanyakan daerah berkapasitas fiskal rendah telah diperlakukan tidak adil untuk waktu yang lama. 

"Yang paling miris adalah, kami menerima total DAU hampir sama dengan daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dan sangat tinggi," sebut Anton.

"DBH dan PAD kami sangat rendah, tapi kami menerima DAU sama dengan daerah kaya sumber daya yang punya DBH di atas satu trilyun, dan PAD juga di atas satu trilyun. Ini kan aneh dan sangat tidak adil. Dimana keadilan dan Keberimbangan. Dimana prinsip kesatuan dan kebersamaan dalam NKRI?" pungkasnya.

Dengan besaran DAU yang ada, kata Anton Doni, Pemerintah Daerah di NTT tidak bisa berbuat banyak. DAU bahkan hanya cukup untuk belanja pegawai, yang akhir-akhir ini ditambah dengan P3K dan tunjangan peningkatan penghasilan (TPP) untuk semua ASN. (Cbl).

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News