DPRD Sikka

Fraksi PDIP Soroti Lemahnya Optimalisasi Pos Pendapatan Daerah Sikka Tahun Anggaran 2025

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Sikka menyoroti lemahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025.

Penulis: Cristin Adal | Editor: Ricko Wawo
TRIBUNFLORES.COM/DOK-TRIBUN
PARIPURNA DPRD- Juru bicara Fraksi DPRD Sikka, Benediktus Lukas Raja, Jumat (12/9/2025) ruang sidang DPRD Sikka. 

TRIBUNFLORES. COM, MAUMERE- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Sikka menyoroti lemahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025. Dari total target, realisasi PAD baru mencapai 53,90 persen.

Menurut Fraksi PDIP, capaian tersebut menunjukkan potensi besar daerah belum tergarap maksimal, terutama dari sektor perdagangan, jasa, kelautan, perikanan, dan pariwisata.

 “Kemandirian daerah hanya bisa terwujud jika potensi riil benar-benar digarap secara serius dan profesional,” tegas juru  bicara Fraksi PDIP DPRD Sikka,  Benediktus Lukas Raja dalam pandangan umum ini.

Fraksi mendesak pemerintah daerah meningkatkan PAD melalui investasi di bidang pengolahan ikan, hortikultura pasca panen, serta sektor pariwisata dan kesehatan. 

Upaya ini dinilai penting agar kontribusi sektor unggulan dapat memberi dampak nyata bagi pendapatan daerah.

 

Baca juga: Pasca Banjir Bandang, Warga Pikul Peti Jenazah Lewati Kali Lowo Koke di Mauponggo

 

 

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kabupaten Sikka menyoroti maraknya privatisasi pantai di Kabupaten Sikka yang mengancam akses publik. 

Hal ini disampaikan dalam pandangan akhir fraksi terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, Jumat (12/9/2025) di ruang sidang DPRD Sikka.

Hadir dalam paripurna ini Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi, Sekda Sikka, anggota DPRD Sikka, Forkopimda, dan pimpinan OPD. 

Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sikka, Antonius Hendrikus Rebu dalam sidang ini menegaskan, sejumlah pantai di Kabupaten Sikka terancam berubah fungsi menjadi area privat dan eksklusif akibat kepemilikan oleh korporasi.

“Pantai yang seharusnya menjadi ruang bebas untuk bermain, bersantai, dan menjadi mata pencaharian nelayan, kini sulit diakses masyarakat,” ujar Antonius. 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News

 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved