Menteri ATR/BPN Usulkan Anggaran Rp 10,6 Triliun, Perkuat Layanan Pertanahan dan Penataan Ruang

Ringkasan Berita: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan penataan ruang kepada masyarakat. Komitmen tersebut tercermin dalam usulan pagu anggaran 

TRIBUNFLORES.COM,MAUMERE-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan penataan ruang kepada masyarakat. Komitmen tersebut tercermin dalam usulan pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10,6 triliun yang disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (11/06/2026).

Dalam rapat yang membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2027 tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bahwa alokasi anggaran akan difokuskan untuk mendukung peningkatan pelayanan pertanahan, penyelenggaraan penataan ruang, serta penguatan tata kelola dan manajemen organisasi.

Dari total usulan pagu indikatif sebesar Rp10,6 triliun, alokasi terbesar direncanakan untuk program dukungan manajemen, diikuti program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta program penyelenggaraan penataan ruang.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Herman A. Oematan, S.SiT., menyambut baik usulan tersebut karena akan semakin memperkuat pelaksanaan program-program strategis ATR/BPN yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Baca juga: Pedagang Es Teller Keliling di Labuan Bajo Flores Pilih Pangkas Biaya Transportasi 

"Dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Berbagai program strategis seperti pendaftaran tanah, sertipikat elektronik, reforma agraria, penanganan sengketa pertanahan, hingga penataan ruang membutuhkan dukungan sumber daya yang kuat agar dapat berjalan optimal," ujar Herman A. Oematan.

Selain pagu indikatif, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun yang akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, antara lain penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dukungan belanja pegawai, serta percepatan program pembangunan tiga juta rumah.

Menurut Herman A. Oematan, penyusunan RDTR memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang sekaligus mendukung investasi yang berkelanjutan di daerah.

"Dokumen tata ruang yang lengkap dan akurat akan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam memanfaatkan ruang sesuai peruntukannya. Hal ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN juga melaporkan capaian realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga 6 Juni 2026 yang telah mencapai lebih dari Rp3,18 triliun atau sekitar 36,23 persen dari total pagu anggaran tahun berjalan. Capaian tersebut menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Komisi II DPR RI menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN, sekaligus menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan untuk dibahas lebih lanjut pada rapat-rapat berikutnya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka berharap dukungan anggaran yang direncanakan pada Tahun 2027 dapat semakin memperkuat pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Sikka, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung semakin cepat, modern, transparan, dan akuntabel.

"Pada akhirnya, seluruh program dan penganggaran yang dilakukan oleh ATR/BPN bermuara pada satu tujuan, yaitu memberikan pelayanan pertanahan yang semakin baik serta menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat," tutup Herman A. Oematan.

Berita TRIBUNFLORES.COM lainnya di Google News