Pertanggungjawaban Dana BOS dan Pengelolaan Aset Daerah Hambat Flotim Raih WTP

Laporan ReporterTRIBUNFLORES.COM, Amar Ola Keda

TRIBUNFLORES.COM, LARANTUKA- Sebanyak empat kabupaten di NTT belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat. Keempat kabupaten itu yakni Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Flores Timur, dan Kabupaten Kupang.

Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Flores Timur, Abdul Razak Jakra, mengatakan ada dua persoalan yang menyebabkan Flores Timur belum meraih opini WTP, yakni pertanggungjawaban dana BOS dan pengelolaan aset daerah yang belum ditata secara baik sesuai prinsip-prinsip pengelolaan aset yang baik dan benar.

Ia menjelaskan, saat awal pengucuran dana BOS, pihak Pemda tidak dilibatkan. Namun, dari sisi pertanggungjawaban sangat sulit, pihak kementerian kemudian meminta keterlibatan Pemda menyelesaikan pertanggungjawaban dana BOS di sekolah.

"Dana BOS itu dari kementerian langsung ke sekolah-sekolah. Tapi dari sisi pertanggungjawaban sangat sulit maka pemda diminta untuk terlibat. Akhir-akhir ini kita bekerja maksimal degan melibatkan dinas PPK, inspektorat daerah dan badan keuangan daerah untuk selesaikan pertanggungjawabannya," ujarnya kepada wartawan, Jumat 25 Maret 2022.

Baca juga: Polemik Festival Semana Santa, Bupati Flores Timur Surati Kementerian Pariwisata

Sementara terkait aset daerah, ia mengaku sejumlah OPD di lingkup Setda Flotim belum menata kelola asetnya dengan baik.

"Ini yang menjadi satu faktor kita belum dapat opini WTP dari BPK. Kita sudah mendorong dinas besar seperti Dinas PUPR, PKO dan Dinas Kesehatan untuk menertibkan asetnya sesuai temuan BPK. Dan saat ini BPK sedang melakukan audit, semoga hasil penilaiannya, dua persoalan ini sudah berhasil kita selesaikan," tandasnya.

Berita Flores Timur lainnya