Aturan Baru Menteri Dalam Negeri, Nama Minimal 2 Kata

TRIBUNFLORES.COM - Ada aturan baru dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meneken Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama dalam dokumen kependudukan.

Dalam beleid tersebut, yang menjadi sorotan adalah aturan nama minimal dua kata alias tak boleh satu kata.

Hal ini pun tak pelak menimbulkan pertanyaan di masyarakat tentang bagaimana nasib orang zaman dahulu yang namanya hanya satu kata.

Baca juga: 2 Prajurit TNI & 1 Warga Terluka Akibat Kena Panah Saat Kejadian Pembakaran Rumah di Dogiyai Papua

Apakah mereka harus memperbarui dokumen kependudukan atau menambahkan nama baru di belakang nama mereka saat ini?

Jamak diketahui, orang zaman dulu kerap memberikan nama pada anak mereka berupa satu kata.

Misal Ridwan, Ngatiyem, Sugiono, Purnomo, Wiyono, Nurjannah, dan lainnya.

Nama ini pun tentu sudah tercetak di dokumen kependudukan, misal KTP atau KK.

Nah, bila merujuk pada Permendagri Nomor 73/2022, maka pencatatan nama dalam dokumen kependudukan tersebut dinyatakan tetap berlaku.

Baca juga: Oknum Ketua RT Garap Paksa Balita, Sang Ibu Korban Curiga

Hal ini tertuang dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 73/2022 yang berbunyi, "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku."

Artinya, jika Anda memiliki nama yang terdiri satu kata, tidak perlu berganti KTP atau KK apalagi malah menambahkan nama baru di belakang.

Anda tetap bisa memakai dokumen kependudukan yang selama ini telah dimiliki.

Pasalnya, peraturan baru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada 21 April 2022 sebagaimana yang ditulis dalam Pasal 9.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi Pasal 9 Permendagri Nomor 73/2022.