PMKRI Maumere Demonstrasi
Kejari Sikka Janji Periksa Oknum yang Terlibat dalam Dugaan Korupsi BTT
Kasie Intel Kejari Sikka, R. Ibrahim, meminta dukungan dari semua pihak agar perkara dugaan korupsi bisa terungkap.
lihat foto
Selain unjuk rasa lisan, pihak PMKRI Maumere juga melayangkan tiga tuntutan secara tertulis terhadap penyalagunaan dana BTT Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2021.
Berikut tiga tuntutan tersebut diantaranya :
Pertama, PMKRI Maumere mendesak Kejari Sikka untuk mengusut tuntas persoalan tersebut sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku.
Kedua, PMKRI Maumere menuntut Kejari Sikka agar dalam menangani kasus ini tidak boleh tebang pilih.
Bupati Sikka wajib diperiksa, sebab penyelewengan dana yang terjadi dalam pelaksanaan teknis dan operasional bukanlah kesalahan personal, melainkan melibatkan semua unsur yang bertanggungjawab dalam penggunaan keuangan.
Ketiga, PMKRI mendesak Kejari Sikka untuk memberikan sanksi hukum para pelaku yang telah terbukti menyalahgunakan keuangan dan terkait para peminjam, PMKRI mencap bahwa institusi pemerintah bukanlah koperasi simpan pinjam untuk kepentingan segelintir orang.
Setelah membacakan tuntutan tertulis, PMKRI juga meminta Kejari Sikka menyediakan ruangan audiensi.
"Kami minta Kejari berikan ruang audiens. Jangan-jangan ada upaya persekongkolan," desak Kris Sologus Dami, Ketua PMKRI Cabang Maumere.
Namun, permintaan itu tidak diindahkan pihak Kejari karena ruangan sempit dan tidak biaa menampung rombongan unjuk rasa.
"Ruangan di dalam tidak bisa muat jumlah kita yang terlalu banyak," sahut Intel Kejari Sikka, R. Ibrahim.
Demonstrasi di Sikka
Sebelumnya, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St.Thomas Morus Maumere melakukan aksi unjuk rasa di pelataran Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka, Senin 20 Juni 2022.
Aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk kecaman terhadap dugaan korupsi dana Belanja Tak Terduga (BTT) di BPBD Sikka senilai Rp.988.765.648. Uang itu ternyata belum dikembalikan ke kas daerah.
Dengan suara lantang, sang orator bernama Kornel Wuli meminta Aparat Penegak Hukum segera memeriksa Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo.
"Kejari Sikka wajib periksa Bupati Sikka atas penyelewengan dana BTT sebesar 988 juta. Ini dana bencana kemanusiaan maka wajib usut sampai tuntas," teriak Kornel Wuli menggunakan pengeras suara.
Menurutnya, Bupati Sikka terlibat langsung dalam dana yang digunakan untuk penangan covid-19. Pihaknya meminta APH tidak tebang pilih dalam menuntaskan kasus tersebut.
"Ini adalah keseluruhan dari tanggung jawab eksekutif jadi jangan tebang pilih, segera periksa Bupati, harus diperiksa," teriaknya.
Lebih lanjut, PMKRI Menilai penyelewengan dana BTT bukan sebuah kekeliruan melainkan perbuatan sengaja demi keuntungan pribadi.
"Dalam pandamgan PMKRI, Laporan Hasil Pemeriksaan itu bukan soal kekeliruan administratif, tetapi ada upaya kotor untuk menyelewengkan keuangan negara," ungkapnya
Sementara Ketua PMKRI Cabang Maumere, Kris Sologus Dami mengatakan, Nian Tana Sikka saat ini dalam keadaan darurat korupsi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Karena itu, pihaknya menaruh harapan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membongkar sindikat dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara.
Selain berunjuk rasa, pendemo PMKRI juga meminta ruang audiensi bersama Kejari Sikka untuk mengklarifikasi temuan-temuan yang sudah terampung, dan sejauh mana kelanjutan prosesnya.
"Kami minta ruang audiens bersama kepala Kejari Sikka. Selama ini belum ada ruang audiens. Kami menduga ada ruang persekongkolan," tegasnya.
