Serapan APBD Provinsi NTT Disebut Rendah, DPRD NTT: Harus tambah

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun 2022 hingga semester pertama masih rendah.

Anggota Komisi III DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu, mengaku telah menerima laporan dari pemerintah terkait kondisi penyerapan APBD 2022 hanya bertengker dibawah 40 persen per semester pertama.

Menurut dia, tahun 2021 mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengenai penyerapan APBD rendah. Hal ini menurut politisi partai Golkar itu, akan menyebabkan penumpukan atau semakin besarnya tunggakan PAD setiap tahun.

"Kalau tunggakan semakin besar, pendapatan semakin kecil lalu belanjanya semakin banyak maka KAS daerahnya akan terganggu," kata dia, Kamis 14 Juli 2022 kepada wartawan.

Baca juga: Seorang Oknum Polisi di NTT Diduga Aniaya Adik Kandungnya

Pemerintah harus lebih serius dalam memaksimalkan potensi daerah yang ada dan memudahkan proses pelayanan disamsat karena pendapatan paling banyak itu datang dari pajak dan retribusi.

Ia juga menyoroti soal regulasi dan sistem yang tidak memadai dalam pengelolaan aset dan kekayaan alam NTT. Ia mencontohkan seperti Samsat Online yang tidak memadai karena hanya sebatas menyetor sedangkan sistem seluruhnya masih menyewa dari Telkom dan lain-lain.

"Kita di komisi III sudah sepakati naskah kerjasamanya dengan bank NTT agar di diintegrasikan penuh agar terinput dipusat data bank sehingga jika ada penunggakan bisa diketahui secara sistem. Selain itu uang masuk keluar diketahui Gubernur dan jajarannya," ujarnya.

Sumber daya di UPT pendapatan juga didorong agar bisa ditingkatkan karena dari pengawasan mendapati banyak petugas yang berstatus honor sedangkan yang berstatus ASN sangat sedikit. Kondisi ini menurutnya akan berdampak pada pendapatan ditingkat UPT.

Ia juga berharap agar pada semester dua ini Pemerintah harus memacu semua potensi agar dapat meningkatkan penyerapan APBD.

"Harus tambah petugas ASN disana dan memberikan target-target yang harus dipenuhi sehingga dapat mendongkrak pendapatan. Masa belanjanya tinggi, pendapatan tidak sebanding. Ini berarti kita hanya mau menikmati saja tanpa mau bekerja untuk menambah PAD. Setiap tahun hanya menargetkan saja tapi tidak diperketat sama saja," kata dia.

Pemprov NTT sangat yakin bisa memenuhi target serapan APBD tahun 2022. Semester pertama, penyerapan anggaran pendapatan mencapai 42,15 persen dan penyerapan belanja 36,12 persen. Penyerapan ini belum mencapai 50 persen.

Baca juga: Turap Waikoro Jebol, Air Laut Pasang Genangi Rumah di Sikka

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Zakarias Moruk, membenarkan APBD NTT belum terserap separuh. Ia beralasan ada pekerjaan bidang infrastruktur yang dibiayai melalui pinjaman daerah belum rampung dikerjakan.

"Memang kita belum capai 50 persen pada semester pertama karena masih ada paket pekerjaan ruas jalan yang belum selesai. Kita berharap Agustus ini sudah 60-70 persen," katanya, Rabu 13 Juli 2022.

Mantan penjabat Bupati Belu itu menyebut pencapaian penyerapan APBD NTT tersebut sama jika dibandingkan dengan realisasi APBD tahun 2021. Pihaknya terus melakukan upaya-upaya untuk mendorong untuk peningkatan penyerapan belanja modal agar terealisasi sehingga bisa mencapai target yang ingin dicapai.

Sedangkan untuk pendapatan diharapkan penyerapanya bisa melebihi pencapaian tahun 2021 yakni 76 persen. "Dengan kondisi pandemi yang sudah melandai ini, pendapatan bisa mencapai 80 hingga 90 persen dari pajak dan retribusi," tambah dia.

Menurutnya, kendala covid-19 masih sangat mempengaruhi sebab, masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak serta kegiatan OPD belum berlangsung maksimal. Namun ia tetap optimis masyarakat akan sadar membayar pajak serta kegiatan pemerintahan terus berlangsung maka target penyerapan APBD segera terpenuhi.

"Biasanya pendapatan dan belanja naik di bulan Juli-Agustus karena untuk pendidikan bagi masyarakat sudah selesai," tandasnya.

Terhadap presentasi penyerapan, Zakarias menyebut jika dirupiahkan dari penyerapan pendapatan 42,15 persen kurang lebih Rp 600 miliar, sedangkan belanja modal kurang lebih Rp 400 miliar dari presentasi 36,12 persen.

"Total anggaran APBD 2022 kurang lebih 5,4 Triliun, sehingga kita terus memacu penyerapannya," sebutnya.

Zakarias menambahkan, terkait pinjaman daerah sudah dilakukan pencairan tahap kedua yakni sekitar Rp 700 miliar dari total pinjaman 1,3 Triliun. Sisa pencairan, baru bisa dicairkan pada bulan November mendatang.

"Realisasi penyerapan pinjaman itu sudah mencapai 78 persen dari dicairkan Rp 700 miliar yang sudah didapat dan ini terus bergerak sehingga diharapkan pada November mendatang realisasinya sudah mencapai 100 persen sehingga bisa memproses pencairan terakhir," katanya.

Terkait pengembalian pinjaman tersebut, ia mengaku pada tahun 2022 dan 2023 pengembalian pinjaman hanya bunga pinjaman saja sedangkan tahun 2024 baru mengembalikan pokok dan bunga pinjaman.

"Mulai 2024 nanti kita mulai membayar pokok dan bunga pinjaman sebesar 6,19 persen atau sekitar Rp 230 miliar pertahun," pintanya.

Untuk diketahui, dana pinjaman dari PT SMI itu diperuntukan untuk pembiayaan paket pekerjaan 76 ruas jalan, pembangunan 22 embung dan 17 SPAM air bersih di seluruh NTT. (Fan)

Berita NTT lainnya