Keuskupan Ruteng Nilai Kenaikan Harga Tiket Masuk TNK Kurang Tepat, Ini Pernyataan Resmi Keuskupan

Ihsan bahkan mengandung akan memboikot TNK, khususnya di Pulau Komodo. 

"Jika hal tersebut tidak akan diindahkan, kami akan membaikot tnk, khususnya di pulau Komodo. Alasan karena 90 persen pariwisata dan itu akan berdampak," katanya. 

Lebih lanjut, masa pendemo berharap Bupati turun temui mereka untuk beraudiensi, para pendemo meminta bupati bertanggung jawab atas pernyataannya diberbagai media, karena setuju dengan kenaikan tarif tiket di kawasan TNK tersebut.

"Kau pernah sampaikan di media bahwa setuju dengan kenaikan tiket, tapi kau tidak mau menemui kami di sini, ayo turun," kata Ketua Forum Masyarakat penyelamat Pariwisata Manggarai barat (FORMAPP-MABAR), Rafael Todowela. 

Dalam orasinya, Rafael mengatakan, penetapan kebijakan tersebut, tidak tepat disaat ekonomi pariwisata perlahan hidup pasca pandemi Covid-19.

Baca juga: Pemuda Katolik Sikka Audiensi dengan Bawaslu Sikka, Ini yang Dibicarakan

Sehingga kebijakan ini sangat merugikan masyarakat pelaku pariwisata dan menghambat pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi.

“Pada saat ini, sejumlah wisatawan membatalkan kunjungan mereka ketika mendengar informasi kenaikan tiket ini,” lanjutnya.

Selain itu kebijakan ini akan melengserkan warga lokal karena dianggap sebagai praktik monopoli bisnis pariwisata di tangan segelintir orang.

Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi bertemu dengan para pendemo. Dalam dialog terbuka hari itu, Bupati Edi berjanji untuk meneruskan tuntutan para pendemo ke pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi NTT. 

"Terkait tuntutan kawan-kawan hari ini, kita akan sampaikan melalui surat resmi ke pemerintah pusat dan Pemprov NTT. Namun teknis bahasa suratnya seperti apa, kami undang teman-teman untuk menemui sekda besok pagi, untuk sama-sama merumuskan isi surat itu," kata bupati yang akrab disapa Edi Endi.

Bupati Edi Endi menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas, sehingga aspirasi para pendemo akan didiskusikan bersama pemerintah daerah dan menyampaikan surat hasil diskusi dan tuntutan kepada pemerintah pusat.

Dikarenakan pemerintah daerah tidak memiliki otoritas atau kewenangan atas kawasan TNK, karena itu untuk semua aspirasi pelaku pariwisata akan diakomodir dan disampaikan melalui surat tersebut ke pemerintah pusat dan provinsi.

"Termasuk tentukan jadwal ke pemerintah provinsi dan pusat. Pastikan besok ketemu di sini jam 9 pagi bersama sekda," katanya.

Sebelum melakukan demonstrasi di Kantor Bupati Manggarai Barat, demonstrasi digelar di Kantor Balai TNK. 

Walaupun sejumlah pendemo melakukan aksi mencari Kepala Balai TNK, Lukita Awang. Namun tidak menemukannya. 

Berita Manggarai Baat lainnya