Berita Sikka

Tuntut Uang Sertifikat Prona Dikembalikan, Warga Aibura Sikka Segel Kantor Desa

Warga menyegel paksa Kantor Desa Aibura, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyegelan berlangsung 27 Juli 2022.

TRIBUNFLORES.COM/ARNOLD WELIANTO
SEGEL KANTOR DESA. Kantor Desa Aibura di kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka disegel warga, Rabu 27 Juli 2022 pagi. 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Arnold Welianto.

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Warga menyegel paksa Kantor Desa Aibura, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penyegelan berlangsung, Rabu 27 Juli 2022 pagi, Warga kecewa dan menuntut kepada pihak pemerintah Desa Aibura untuk mengembalikan uang pungutan penerbitan sertifikasi Proyek Nasional Agraria (PRONA) dengan besaran pungutan Rp. 300 ribu perbidang.

"Penyegelan kantor desa ini kami lakukan karena kami minta pengembalian uang sertifikat, Waktu itu kami tidak tau bahwa urus sertifikat Prona itu gratis, jadi kami kasih uang, setelah dapat informasi dari BPN ternyata urus sertifikat Prona itu Gratis" kata Agus Warga Desa Aibura.

Menurutnya, pihak pemerintah Desa Aibura pun tidak memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebutuhan dari uang hasil pungutan tersebut.

Baca juga: Kekeringan Meteorologis di Wilayah NTT Dua Kecamatan Status Awas

 

"Pemerintah desa Aibura mungkin tau, Urus sertifikat Prona itu gratis tapi mereka tidak kasitau kami" ujarnya.

Lanjut Agus, sebagian warga desa Aibura pun keberatan dengan besarnya uang pungutan sehingga sebagian masyarakat memilih untuk tidak mengurus sertifikat.

Ia pun berharap kepada pemerintah daerah kabupaten sikka untuk segera menyelesaikan masalah pungutan penerbitan sertifikat Prona.

Hingga saat ini, Aparat kepolisian dari Polsek Waigete sudah berada kantor Desa Aibura.

Untuk diketahui, Pemerintah desa Aibura, kecamatan waigete, kabupaten Sikka pada tahun 2016 mengusulkan proses penerbitan 1.500 Sertifikat tanah melalui Proyek Nasional Agraria (PRONA), namun direalisasi hanya 674 sertifikat tanah dan dari 674 sertifikat tersebut 49 diantaranya bermasalah dengan kawasan hutan.

Berita Sikka Lainnya

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved