Harga Tiket Masuk Taman Nasional Komodo

Pemprov NTT Gencarkan Sosialisasi Tarif Taman Nasional Komodo

Ditunda penetapan tarif paket wisata ke Pulau Komodo dan Pulau Padar,Pemprov NTT menggencarkan sosialisasi kepada berbagai elemen pariwisata.

Editor: Egy Moa
TRIBUN FLORES.COM/GECIO VIANA
Kadisparekraf Provinsi NTT,Sony Zeth Libing diwawancarai di Waterfront City Marina Labuan Bajo, Senin 8 Agustus 2022. 

Laporan Reporter TRIUNFLORES.COM, Gecio Viana

TRIBUNFLORES.COM,LABUAN BAJO- Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT menunda kebijakan penerapan tarif paket wisata ke Pulau Komodo, Pulau Padar dan kawasan perairan sekitarnya Rp 3.75 juta per wisatawan pertahun, Senin 8 Agustus 2022.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kadisparekraf) Provinsi NTT, Sony Zeth Libing mengatakan, kebijakan tersebut akan diberlakukan pada 1 Januari 2023 mendatang. 

"Tahun 2023, 1 Januari sudah mulai kebijakan konservasi, sedangkan dari sekarang sampai dengan 31 Desember 2022 gubernur memberikan dispensasi dengan harga lama," katanya. 

Sementara itu, selama masa penundaan, Pemprov NTT akan menggenjot sosialisasi dengan berbagai pihak. Sosialisasi yang dilakukan agar Pemprov NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan PT Flobamor memberikan pemahaman terkait pengelolaan kawasan TNK dan pengembangan pariwisata.

Baca juga: Wisatawan Inggris Bilang Kampung Adat Wae Rebo Indah, Tempat Wisata Flores Bak Negeri di Atas Awan

"Untuk mengisi lima bulan ke depan, pemerintah provinsi, pemerintah Manggarai Barat dan PT Flobamor melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga ada kesepahaman dalam membangun pariwisata Labuan Bajo," katanya. 

"Nanti bertemu dengan masyarakat kemudian berdiskusi kemudian dengan para pihak misalnya posisi mereka di mana dalam sistem yang dibangun ini. Contoh, HPI di mana posisinya, PHRI, kapal, segala macam maupun seluruh pelaku pariwisata ada di dalam sistem yang dibangun oleh PT Flobamor dan mereka berada pada peran posisi masing-masing," jelasnya. 

Saat ditanya terkait pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah penetapan tarif tersebut, Sony menjelaskan, hal tersebut dalam tahap diskusi. 

"Kami sedang berbicara termasuk juga pemerintah desa di Komodo, kami sedang diskusi soal itu. Lima bulan ini kami pakai untuk berdialog, termasuk mengatur sehingga beberapa pihak itu mendapatkan posisi yang tepat dalam sistem yang kami bangun," katanya. 

Berita Manggarai Barat lainnya

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved