Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Bilang Harga Pangan Saat Ini Relatif Stabil

Sebelumnya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa para pendiri bangsa telah mewariskan nilai-nilai fundamental bangsa. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban para penerus bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk melanjutkan dan mengamalkannya.

“Maka, yang menjadi kewajiban kita bukan hanya memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila, melainkan harus mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi nyata. Rakyat Indonesia harus merasakan, bahwa dalam negara Pancasila, segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merasa dilindungi dan maju dalam kesejahteraan,” ujar Ketua MPR RI.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Widjajanto, serta para Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI.

Baca juga: Masih Ada Pungutan Layanan Cek Fisik Ranmor di NTT, Ombudsman NTT Koordinasi dengan Polda NTT

Presiden Minta Kendalikan Inflasi

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08/2022). Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan jajaran terkait untuk bekerja sama dalam upaya pengendalian inflasi di tanah air.

“Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) di daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi,” ujar Presiden dalam Setkab.co.id dikutip TRIBUNFLORES.COM, Jumat pagi.

Menurut Presiden, untuk menekan kenaikan harga komoditas yang berdampak pada inflasi di suatu daerah dapat dilakukan dengan mendatangkan komoditas tersebut dari daerah lain yang memiliki pasokan melimpah.

Terkait mahalnya biaya transportasi yang kerap menjadi kendala dalam pengiriman komoditas antardaerah, Presiden pun mendorong adanya anggaran tak terduga yang dapat digunakan untuk menutup biaya tersebut sekaligus menyelesaikan inflasi di daerah.

“Transportasi itu mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada, gunakan. Saya sudah perintahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan entah surat keputusan, entah surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya jajaran pemerintah di daerah untuk terus memantau inflasi di wilayah masing-masing,

“Provinsi harus tahu, posisi inflasi saya di angka berapa. Nanti saya ke daerah saya tanya, jangan gelagapan enggak mengerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa, mana yang tinggi, mana yang pada posisi normal, mana yang pada posisi rendah, lihat,” tegasnya.

Presiden mengungkapkan, terdapat lima provinsi yang memiliki inflasi di atas 5 persen, yaitu Jambi yang berada di angka 8,55 persen, Sumatra Barat 8,01 persen, Kepulauan Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,97 persen.

“Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini apa, agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5 (persen), syukur bisa di bawah 3 (persen),” ujarnya.

Secara nasional inflasi berada di angka 4,94 persen. Presiden mengingatkan bahwa angka inflasi tersebut masih didukung oleh tidak naiknya harga BBM karena subsidi yang digelontorkan pemerintah.

“Pertalite, Pertamax, Solar, LPG, listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian, itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya hitung-hitungan kita di tahun ini subsidinya Rp502 triliun,” ujarnya.