NTT Memilih

Partai Berkarya Gagal Ikut Pemilu 2024; Kader di NTT Tunggu Arahan DPP

Meski dinyatakan tidak lengkap oleh KPU Pusat menjadi peserta Pemilu 2024,DPP Partai Beringin Berkarya optimis akan lolos menjadi perserta Pemilu.

Editor: Egy Moa
Partai Berkarya Gagal Ikut Pemilu 2024; Kader di NTT Tunggu Arahan DPP
DOK.PARTAI BERKARYA
Logo partai Berkarya

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Irfan Hoi

TRIBUNFLORES.COM.COM,KUPANG-Partai Berkarya NTT hingga kini masih menunggu keputusan ataupun arahan lanjutan dari DPP mengenai gagalnya Partai Beringin Berkarya menjadi peserta pemilu 2024. 

Sebelumnya Bawaslu RI menyatakan laporan  dugaan pelanggaran administrasi dengan terlapor KPU oleh Partai Berkarya tidak diterima.

Majelis berpendapat objek pelanggaran yang dilaporkan pelapor tidak jelas. Kemudian, pelapor tidak menyebutkan secara jelas perbuatan yang dilakukan terlapor, yakni KPU sebagai pelanggaran administrasi pemilu

Dihubungi pada Senin 29 Agustus 2022, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya NTT, Jan CHR Benyamin, mengatakan masih menunggu arahan dari DPP untuk langkah berikutnya.

Baca juga: 15 Anggota Polda NTT Bergabung di Satgas Garuda Bhayangkara Misi Perdamaian PBB  

"Sebagai Ketua DPW Berkarya NTT, tentu kita menunggu arahan dari ketua umum apa yang akan kita lakukan. Karena menurut ketua umum bahwa bahwa segala urusan belum berakhir," katanya. 

Ia optimis perjuangan dari Partai Berkarya masih ada. Sehingga, Benyamin mengarahkan kepada semua kader di DPW NTT agar menunggu konfirmasi resmi dari ketua umum, Mayjend. Purnawirawan  Muchdi Purwopranjono. 

Benyamin mengaku, dalam pekan ini, keputusan partai dari DPP akan diumumkan ke semua kader. 

"Kami menunggu konfirmasi resmi dari pusat. Saya berpikir bahwa Berkarya belum berakhir. Dan masih ada upaya hukum yang dilakukan oleh DPP dengan adanya penolakan dari Bawaslu tentu ada upaya hukum lain dari DPP," ujarnya.

Baca juga: Riset Kinerja Keuangan, Bank NTT Raih Predikat Terbaik di Indonesia

Benyamin menjelaskan, kader Berkarya di NTT sejauh ini tetap berada pada satu jalur sebelum ada pengarahan resmi dari DPP.  Ditingkat DPW Berkarya NTT, ia menyebut urusan  pendaftaran memang ranahnya ada di DPP. Sehingga ditingkat daerah hanya mengikuti perkembangan dari DPP yang berkoordinasi langsung dengan KPU Pusat. 

Fungsi Parpol di provinsi, jika dinyatakan lolos verifikasi administrasi maka Parpol akan berhubungan dengan KPU di daerah untuk verifikasi administrasi lanjutan. Proses perbaikan ini juga, kata dia, akan berakhir pada akhir September 2022. 

Kepastiannya, lanjut Benyamin, baru akan disampaikan DPP pasca upaya lanjutan yang dilakukan. Berkarya NTT sudah terbentuk kepengurusan di 22 kabupaten/kota. Sementara pengurus di tingkat kecamatan juga sudah terisi diatas 50 persen. 

Pada pemilu 2019 DPW Berkarya memperoleh 9 kursi DPRD. Jumlah itu tersebar di Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Ende, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, masing-masing satu kursi dan Sumba Tengah dua kursi.

Baca juga: Cinta Sang Puan,Wujud Cinta Santi Leda Gama Terhadap Kain Tenun Ikat  NTT

Dia membantah informasi adanya instruksi dari DPP bagi kader Berkarya untuk pindah partai. Ia menyebut, penyampaian itu merupakan informasi yang tidak resmi. 

"Saya ingin katakan pada saat ini, informasi tersebut merupakan yang tidak resmi dari DPP," kata dia. 

Dia menegaskan, kader Partai Berkarya NTT tetap solid. Sejauh ini belum ada informasi resmi yang dikeluarkan DPP ke pengurus di daerah. Baginya informasi yang dihembuskan itu merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh orang diluar partai Berkarya. 

Berita NTT lainnya

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved