Stunting di Manggarai Timur Turun 9,6 Persen 

Mantan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Matim ini, dengan adanya OTPS diharapkan bisa menangani bayi yang belum mendapat PMT dari dana desa dan dari APBD Kabupaten sehingga semua anak stunting bisa mendapat tambahan makanan.  

"Agar pemberian makanan tambahan tersebut tepat sasaran data yang digunakan adalah data yang tersedia di Puskesmas hasil pengukuran bulan Agustus 2022. Di Puskesmas tersedia datang yang lengkap siapa dan dimana bayi yang stunting," ujarnya.

Baca juga: Sekda NTT Domu Warandoy Meninggal Dunia, Bupati Manggarai: Sangat Komunikatif dan Tegas

Ketua TP-PKK Kabupaten Manggarai Timur, Ny. Theresia Wisang Agas mengharapkan agar, kasus stunting di Kabupaten Manggarai Timur terus menurun meskipun perlahan dan diharapkan hingga zero atau nol. Karena itu, perlu ada kerja sama dan kolaborasi yang baik anatara pemerintah, TNI/Polri, swasta, masyarakat, Perbankan, lembaga-lembaga adat dan lain sebagainya. 

Dikatakan Ny Theresia, dalam kegiatan tersebut sejumlah poin penting yang akan menjadi pedoman untuk ditindaklanjuti. Diantaranya harus memiliki data yang akurat, harus berkolaborasi yang baik antara pemerintah dalam hal ini OPD-OPD bersama pihak swasta/LSM, TP PKK, TNI/Polri dan pihak lainya dan perlu secara rutin melaksanakan diskusi untuk menentukan jenis kegiatan, waktu dan sasaran sebelum turun melakukan intervensi kepada sasaran stunting berdasarkan data yang akurat. 

Selain itu, OTPS yang mana merujuk pada Perbup yang telah dikeluarkan dimana peran setiap PNS untuk membantu menangani satu orang anak stunting. Terkait besaran bantuan nanti akan dibicarakan kembali. 

"Dan para peserta yang hadir tadi khususnya PNS menyatakan sudah siap untuk menjadi orang tua asuh bagi anak stunting dimana satu PNS mengasuh satu anak stunting," terangnya.

Baca juga: Sosok Sekda NTT di Mata Bupati Manggarai Birokrat Komunikatif dan Tegas

Dikatakan Ny Theresia, untuk menangani stunting bukan hanya memberikan bantuan berupa pemberian makanan tambahan, namun juga memberikan edukasi kepada orang tua stunting untuk memanfaatkan perkarangan rumah dengan menanam sayuran yang bergizi dan lainya. 

Khusus TP-PPK dalam penanganan stunting, jelas Ny Theresia dilakukan dengan per Pokja dimana Pokja 1 yakni sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja di 5 sekolah. Pokja 2 peningkatan ekonomi keluarga melalui kehidupan berkoperasi.

Pokja 3 tentang pemanfaatan perkarangan rumah guna budidaya sayuran organik, buah-buahan, ikan dan lainya. Pokja 4 berkaitan dengan pelatihan kader posyandu holistik integratif dimana pada posyandu tersebut yang dilatih termasuk kader PAUD. 

"Ke depan program kerja kita dalam 4 Pokja ini akan terus kita laksanakan, sambil melaksanakan kolaborasi dengan instansi baik pemerintah maupun swasta,"pungkasnya.

Baca juga: Dermaga Borong Rusak Berat,Dishub Manggarai Timur Usul Anggaran Rp 89,5 Miliar Ke Kemenhub RI

Sekertaris Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Margaretha Imelda Rumondor, dalam laporannya menerangkan, data SSGI tahun 2021, prevalensi Balita Stunting Provinsi NTT sebesar 37,8 persen, dan NTT termasuk salah satu dari 12 provinsi prioritas khusus percepatan penurunan stunting yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, NTT, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. 

Data SSGI merupakan data rujukan yang dipakai untuk melihat prevalensi Balita stunting di NTT. 

Data e-PPGBM Provinsi NTT diperoleh gambaran bahwa terjadi penurunan balita stunting dari tahun 2018 sampai 2021 dari 35,4 persen menjadi 20,9 persen, namun pada bulan Februari 2022 terjadi peningkatan menjadi 22 persen, dengan presentasi penimbangan 75,6 persen. 

Data e-PPGBM dapat digunakan untuk melacak keberadaan balita stunting karena diinput lengkap dengan nama dan alamat. 

Margaretha juga mengatakan, Gubernur NTT berkomitmen untuk penurunan Stunting pada akhir periode RPJMD-P Tahun 2023 sebesar 12 -10 persen. Jika bisa nol persen yang akan diperkuat oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi /Kab-Kota sampai ke desa dengan kelompok sasaran dan (sumber data) intervensi yaitu remaja/catin, Ibu hamil, Ibu nifas, baduta (0-23 bulan) dan balita (24-59 bulan).