Pemprov NTT Terima Penghargaan dari Kemenhumham RI

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Aris Ninu

TRIBUNFLORES.COM,KUPANG-Dinilai berperan aktif pacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi Kekayaan Intelektual (KI), Pemperintah Provinsi (Pemprov) NTT terima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.

Penghargaan itu diberikan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly atas apresiasi kepada beberapa pihak mulai dari tokoh, pemerintah daerah, universitas, lembaga, hingga paguyuban.

Di mana penghargaan itu diterima langsung Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi saat pembukaan Roving Seminar Kekayaan Intelektual DKI Jakarta di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, Senin, 21 November 2022 malam.

Untuk diketahui, secara keseluruhan terdapat 37 penghargaan dengan 3 kategori, yakni 17 penghargaan untuk kategori pemerintah daerah dan mitra kerja yang berperan aktif dalam memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Gempa Cianjur, 2 Angkot Berisi 15 Siswa Tertimbun Longsor, Korban Belum Ditemukan

10 penghargaan untuk kategori perguruan tinggi dengan sepuluh besar terbanyak jumlah permohonan hak cipta selama 2020-2022 dan 10 penghargaan untuk kategori perguruan tinggi dengan sepuluh besar terbanyak jumlah permohonan paten selama 2020-2022.

Selain itu juga diserahkan dua surat pencatatan kekayaan intelektual komunal Tenun Baduy kepada Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Tari Topeng Tunggal Betawi kepada Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Imam Hadi Purnomo.

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengatakan, pemerintah saat ini fokus memulihkan ekonomi nasional dari sektor UMKM melalui dukungan terhadap produk-produk kreatif dalam negeri agar bersaing dengan merek-merek produk luar negeri.

Dalam upaya mendukung kemajuan UMKM di Indonesia, salah satu yang perlu diperhatikan adalah soal proteksi atas karya dan inovasi melalui pelindungan kekayaan intelektual (KI) baik itu hak cipta, merek, paten, desain industri, indikasi geografis, serta KI yang bersifat komunal.

Baca juga: Imigrasi Maumere Koordinasi dan monitoring kapal Asing di Kabupaten Flores Timur

“Saat ini, baru sekitar 11 persen dari pelaku UMKM yang telah terdaftar atau terlindungi KI-nya dari jumlah kurang lebih 64 juta pelaku usaha UMKM," ujarnya.

Menurut Yasonna, karya dan inovasi wajib untuk dilindungi di tengah terbukanya jangkauan pasar UMKM baik di tingkat nasional maupun mancanegara melalui platform digital. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berkomitmen memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengurus pelindungan KI melalui layanan secara daring.

Selain itu, juga memangkas waktu permohonan KI melalui peluncuran Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) dan Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP Merek), Klinik KI Bergerak, Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI dan DJKI Mengajar.

Kemudian melalui pencanangan tahun tematik 2023 sebagai Tahun Merek Nasional, akan ada gerakan ‘One Village One Brand’ atau satu wilayah satu merek.

Baca juga: Puluhan THL di Manggarai Timur Datangi Kantor Bupati, Odi Nanggur : Kami Tidak Puas

“Melalui program ini, wilayah-wilayah di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan strategi branding untuk produk lokal, yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di wilayah,” jelasnya.

Yasonna menambahkan, peran serta dan kolaborasi aktif antar lintas pemangku kepentingan terkait diperlukan dalam membangun ekosistem KI yang kuat. Baik di tingkat pusat maupun wilayah serta dari unsur pemerintah dan masyarakat guna mendukung UMKM dan peningkatan perekonomian nasional berbasis KI.