Berita NTT

Pemprov NTT Cabut Pergub Pengelolaan Taman Nasional Komodo

Pemerintah Provinsi NTT akhirnya mencabut Peraturan Gubernur NTT Nomor 85 Tahun 2022 yang isinya tentang tarif masuk Taman Nasional Komodo

Editor: Egy Moa
TRIBUN FLORES.COM/AGUTINUS TANGGUR
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Dr.Zeth Sony Libing didampingi Kepala Biro (Karo) Hukum Setda NTT, Odermaks Sombu melakukan konfrensi pers pencabutan Pergub NTT tentang Tarif Taman Nasional Komodo, Sabtu, 26 November 2022 di Kantor Dinas Pariwisata NTT.    

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Agus Tanggur

TRIBUNFLORES.COM,KUPANG-Pemerintah Provinsi NTT akhirnya mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 85 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Komodo dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2022.

Pencabutan Pergub tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan dari berbagai pihak  dan menanggapi surat Manteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI Nomor S.312/MENLHK/KSDAE/KSA.3/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal PerGub NTT  Nomor 85 tahun 2022 untuk mengkaji ulang. 

Pencabutan Pergub tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Dr. Zeth Sony Libing yang didampingi Kepala Biro (Karo) Hukum Setda NTT, Odermaks Sombu kepada wartawan, Sabtu, 26 November 2022 sore.

"Bapak gubernur telah meminta tim ahli yang dikoordinir oleh Karo Hukum untuk mengkajinya. Setelah hasil pengkajian, gubernur mendengar aspirasi yang berkembang  di tengah-tengah masyarakat dari tokoh agama, tokoh masyarakat maupun pelaku pariwisata," ujarnya.

Baca juga: Paguyuban Mahasiswa NTT Udayana Bahas Peran Teknologi saat Webinar Flobamora Muda Bercakap

Pencabutan Pergub tersebut tidak berpengaruh terhadap keberadaan MoU, Perjanjian kerja sama dan ijin usaha yang telah ditandatangani dan yang telah diterbitkan oleh Kementerian LHK RI kepada PT FLobamor. 

"Ini berarti bahwa kerja sama penguatan fungsi di TNK antara Pemprov NTT dan pemerintah pPusat tetap berjalan sesuai dengan 3 (tiga) dokumen tersebut di atas dalam rangka mendukung konservasi dan pariwisata berkelanjutan di Taman Nasional Komodo," tegasnya. 

Lebih lanjut, ia mengatakan  Pemprov dan Kementrian LHK akan melaksanakan penguatan fungsi Taman Nasional Komodo.

"Itu sesuai dengan MoU, Perjanjian Kerja Sama dan Ijin Usaha pada tanggal 1 Januari 2023, setelah mengalami penundaan pelaksanaannya dari tanggal 1 Agustus 2022," ujarnya.

Baca juga: Pertama di NTT, Bupati Sikka Resmikan Electridyng Marine Anjungan Listrik Mandiri di Wuring

Dikatakan Sony Libing, kedepan Pemprov NTT dan pemerintah pusat akan terus berkomitmen untuk tetap menjaga dan melestarikan Komodo dan ekosistemnya sebagai warisan dunia dan anugerah Tuhan bagi masyarakat NTT. 

"Karena itu Pemerintah bersama Masyarakat akan terus melakukan konservasi dan menerapkan pariwisata berkelanjutan," tandanya. 

Diketahui, komitmen Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat dalam hal penguatan fungsi Taman Nasional Komodo, didasari pada pertama, MoU antara Pemerintah Provinsi NTT  dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ditanda tangani  24 November 2021 di Kupang.

Kedua, perjanjian kerjasama antara Balai Taman Nasional Komodo dan PT Flobamor sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi NTT.

Baca juga: Ini Harga Tiket Terbaru Kapal Ferry di NTT Desember 2022 Rute Sabu-Ende

Ketiga, ijin usaha pengelolaan jasa wisata alam yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PT. Flobamor untuk melakukan Usaha Jasa Wisata di Taman Nasional Komodo.*

Berita NTT lainnya

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved