Sosialisasi Bantuan Modal Usaha Bagi THL Manggarai Timur Batal

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Robert Ropo

TRIBUNFLORES.COM, BORONG---Ratusan para Tenaga Harian Lepas (THL) yang tidak diperpanjang lagi masa kerjanya pada Tahun 2023 membatalkan sosialisasi terkait bantuan modal usaha.

Mereka membatalkan sosialisasi karena menuntut Bupati, Wabup dan Sekda Manggarai Timur harus hadir dan memimpin sosialisasi.

Pasalnya, Para THL ingin bertatap muka langsung guna mempertanyakan yang jelas nasib mereka sesuai janji yang telah disampaikan.

Adapun sosialisasi ini berlangsung di Aula Setda Kabupaten Manggarai Timur di Lehong, Desa Gurung Liwut, Kamis 19 Januari 2023.

Baca juga: Puluhan THL di Manggarai Timur Datangi Kantor Bupati, Odi Nanggur : Kami Tidak Puas

Pantauan TRIBUNFLORES.COM, terlihat ratusan pada THL itu datang di Kantor Bupati Manggarai Timur dari pukul 08.00 Wita namun mereka tidak langsung masuk ke dalam Aula Setda tempat berlangsungnya rapat.

Mereka kemudian berkumpul bersama di luar ruangan di halaman kantor bupati.

Dalam kesempatan itu, Koordinator THL, Odi Nanggur mengatakan, mereka adalah korban dari Kebijakan Pemda Manggarai Timur.

"Kita ini adalah korban, kita ini mau terima uang. Kita ini istilahnya budak di negeri sendiri. Kita menghargai dan menghormati Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur," Ujarnya disambut teriakan sepakat dari ratusan THL yang hadir.

Baca juga: Warga Desa Lidi di Pulau Palue Andalkan Air Hujan, Air Bersih Beli di Pulau Flores

Odi juga mengatakan, sebelum mengikuti sosialisasi tersebut sebaiknya perlu satu suara dan satu komando.

Dikatakan Odi, berdasarkan hasil diskusi internal mereka ada sejumlah poin yang menjadi tuntutan mereka yang perlu disampaikan dalam sosialisasi itu diantaranya terkait BPJS.

Adapun poin-poin tersebut diantaranya dimana pada saat pertemuan awal dengan Pemda mereka dijanjikan memperoleh BPJS. Akan tetapi berdasarkan informasi terbaru BPJS bagi mereka sudah tidak aktif.

Selain itu, janji Pemkab Manggarai Timur akan bersurat ke Menpan-RB terkait dengan prioritaskan formasi PPPK teknis. Namun setelah mereka melakukan pengecekan di Menpan-RB tahun 2023 tidak ada formasi itu.

Baca juga: Komisi II DPRD Lembata Cungkil Jalan Aspal Tak Bermutu, Kontraktor Didesak Kerja Ulang

Berkaitan dengan surat keterangan THL tidak diperpanjang lagi masa kerjanya, perlu dilakukan formulasi kembali kalimat dalam keterangan surat tersebut karena sangat berpotensi mereka tidak mempunyai ruang untuk ikut dalam test PPPK jika formasi dibuka.

Mereka menuntut dalam sosialisasi tersebut tidak dibagi dalam sesi dan Bupati,Wabup dan Sekda Manggarai Timur yang mempimpin langsung sosialisasi itu sebab ada sejumlah poin yang dijanjikan tersebut perlu ditanyakan kembali guna mendapatkan kepastian terhadap nasib mereka.

"Kita ini hanya masyarakat biasa, masyarakat kecil yang sekali-kali dibuang seperti sampah. Karena kita sekali dipungut lalu dilepas dibuang," Ujar Odi.

Mereka juga menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPRD Kabupaten Manggarai Timur, karena DPRD pernah menjanjikan bahwa semua THL jika dikeluarkan, maka semuanya wajib keluar, namun nyatanya ada yang keluar dan masuk kembali.

"Jujur kita sudah dibohongi oleh DPRD maka kita sudah tidak percaya lagi dengan DPR. Kita berikan mosi tidak percaya kepada DPR karena mereka pernah menjanjikan kalau semua THL keluar tapi ternyata ada yang keluar lalu masuk kembali,"ujar Odi.

Selanjutnya, mereka masuk ke dalam ruangan untuk mengikuti sosialisasi. Sebelum masuk mereka mengikuti antrian untuk menulis daftar hadir dan melengkapi administrasi lain serta dibagikan kertas bertuliskan kelengkapan bantuan modal usaha dengan berisikan 6 poin.

Selanjutnya sosialisasi itu dipimpin oleh Asisten Ferdinandus Ledo, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Fransiskus Petrus Sinta dan Staf Ahli Bupati, Albertus Rangkak.

Odi Nanggur selaku koordinator mewakili para THL kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan poin-poin yang menjadi tuntutan mereka. Poin-poin sama yang disampaikan itu.

"Kami sampaikan batal sosialisasi ini dan kami minta sosialisasi harus langsung dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati atau Pak Sekda untuk kami bertemu langsung,"ujar Odi disambut teriakan dan tepuk tangan.

Mereka juga mempertanyakan dari jumlah sebelumnya 981 orang THL yang dikeluarkan, kini berkurang hanya 858 orang THL yang dikeluarkan. Oleh karena itu mereka juga meminta kepada Dinas Nakertrans untuk memberikan soft copy terkait data jumlah THL yang dikeluarkan.

Terkait tuntutan itu, Asisten Ferdinandus Lendomengatakan, tuntutan Para THL harus Bupati, Wabup dan Sekda akan sampaikan.

Berita TribunFlores.Com Lainnya di Google News